Hukum Syariah Aceh Disorot Media Internasional

Reporter

ANTARA/Ampelsa

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus pemerkosaan yang terjadi di Kota Langsa, Provinsi Aceh, disorot oleh media internasional. Media Amerika USA Today melaporkan kasus ini dengan judul berita "Indonesian woman gang-raped, faces caning for adultery". Sementara Sidney Morning Herald (SMH) menyoroti hukum syariah yang akan diberikan kepada seorang janda berinisial Y. (Baca: Lima Pelaku Pemerkosaan di Langsa Masih Buron)

"Delapan orang, termasuk seorang anak 13 tahun, akan diikat dan dipukul berulang kali karena memperkosa seorang janda sebelum disiram dengan air kotor," tulis SMH, Rabu, 7 Mei 2014.

Menurut laporan polisi, kelompok pria itu kesal dengan tindakan Y yang sering membawa lelaki ke rumahnya tiap malam. Kelompok laki-laki itu kemudian melakukan pencabulan untuk membuat Y jera.

Dalam artikel berjudul "Aceh woman, gang-raped by vigilantes for alleged adultery, now to be flogged", SMH juga menulis bahwa wanita itu akan dihukum dimuka umum karena melakukan perzinahan.

"Di bawah hukum syariah, yang khas Aceh, masing-masing pelaku akan dikenakan sembilan cambukan di tempat umum," tulis SMH.

SMH juga menuliskan, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum syariah. "Perempuan juga diharapkan untuk menutup rambut mereka dan pasangan muda yang belum menikah tidak diperbolehkan duduk bersama di depan umum, takut perasaan seksual akan muncul," tulis SMH.

Dari delapan pelaku pencabulan kepada Y, lima pelaku masih buron. "Pelaku utama masih buron, masing-masing, Saiful, 25 tahun, Heru, dan Botak,” kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Langsa Komisaris Hadi Saeiful Rahman kepada Tempo, Rabu, 7 Mei 2014.

RINDU P. HESTYA | SMH | USA TODAY

Berita Lain:
Monica Lewinsky Buka Mulut Soal 'Affair' Clinton 
Bibi Obama Dikuburkan di Pemakaman Muslim 
Dibui karena Banjiri Kekasih dengan Foto Telanjang






18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh

29 Desember 2021

18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh

Jurnalis RCTI, Sory Ersa Siregar tewas dalam konflik bersenjata di Aceh pada 29 Desember 2003.


Kontras Tagih Komitmen Jokowi Terhadap KKR Aceh

24 Oktober 2017

Kontras Tagih Komitmen Jokowi Terhadap KKR Aceh

Jokowi diminta menerbitkan peraturan oresiden yang mendukung kerja-kerja KKR Aceh.


KKR Aceh Terbentuk, Ini Persoalan di Depan Mata

25 Agustus 2016

KKR Aceh Terbentuk, Ini Persoalan di Depan Mata

Nasir menjelaskan keberadaan KKR Aceh mempunyai persoalan hukum.


TNI Minta Din Minimi Dihukum  

21 Juli 2016

TNI Minta Din Minimi Dihukum  

"Panglima TNI katakan, itu anak saya. Siapa yang membunuh TNI, harus lewati proses hukum dulu."


Pemerintah dan DPR Bahas Pemberian Amnesti Din Minimi  

21 Juli 2016

Pemerintah dan DPR Bahas Pemberian Amnesti Din Minimi  

Bambang Soesatyo menyebutkan pemberian amnesti kepada Din Minimi merupakan janji negara.


Calon Anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan  

18 Juli 2016

Calon Anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan  

Dari 21 calon yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan, akan dipilih tujuh orang sebagai anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh.


Korban Kekerasan TNI di Aceh Tuntut Jokowi Tegakkan HAM  

18 Mei 2016

Korban Kekerasan TNI di Aceh Tuntut Jokowi Tegakkan HAM  

KontraS Aceh mendesak pemerintah memulihkan hak-hak keluarga korban karena peristiwa itu dilakukan oleh negara.


Kelompok Bersenjata Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh

17 Februari 2016

Kelompok Bersenjata Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh

Selama di Aceh kelompok bersenjata tersebut menemui pejabat daerah dan organisasi kemasyarakatan.


Diprotes, Sutiyoso: Amnesti Din Minimi Tetap Diproses  

28 Januari 2016

Diprotes, Sutiyoso: Amnesti Din Minimi Tetap Diproses  

BIN sudah mengetahui penggerak munculnya reaksi penolakan amnesti Din Minimi dari Forkab Aceh.


Aceh Jaring Calon Komisioner KKR  

28 Januari 2016

Aceh Jaring Calon Komisioner KKR  

Qanun (perda) tentang KKR telah disahkan pada 2013, yaitu Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.