Maskapai Ini Larang Pramugari Pakai Celana Panjang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Asiana Airlines. atisgroupltd.com

    Asiana Airlines. atisgroupltd.com

    TEMPO.CO, Seoul– Seragam kerap menjadi senjata pencitraan bagi sebuah perusahaan. Hal ini juga berlaku pada maskapai penerbangan Asiana. Perusahaan asal Korea Selatan itu menetapkan sejumlah aturan ketat dalam berbusana bagi 3.400 pramugarinya.

    Asiana melarang pramugarinya mengenakan celana panjang. Asiana merupakan satu-satunya perusahaan penerbangan di Negeri Ginseng yang menerapkan aturan itu. Perusahaan tersebut berkilah seragam rok menimbulkan citra kecantikan klasik Korea.

    Bahkan jumlah aturan busana dan tata rias pramugari mencapai 10 halaman. Aturan ini dianggap diskriminatif karena jumlah peraturan berbusana untuk 200 pramugaranya hanya dua halaman. Bahkan pramugara diperbolehkan mengenakan kacamata.

    Para pramugari mengeluhkan aturan tersebut. Mereka mendesak bos Asiana mengizinkan mereka mengenakan celana panjang. Keluhan itu pun sampai ke telinga Komisi Hak Asasi Manusia Korea Selatan. Komisi merekomendasikan penggunaan celana panjang. Meski rekomendasi Komisi tak mengikat, dukungan lembaga itu memberi sinyal positif bagi tuntutan serikat pekerja. Kini Asiana mulai mempertimbangkan mencabut aturan yang memasung hak asasi pekerja perempuan.

    "Jika aturan itu dicabut, akan menjadi preseden positif bagi industri jasa lainnya. Selama ini aturan diskriminatif terhadap perempuan juga terjadi di industri hotel dan restoran," kata Ketua Serikat Buruh Asiana Kweon Soo-joung pada Kamis lalu. Baca berita unik dunia lainnya di sini.

    DAILY MAIL | SITA PLANASARI AQUADINI

    Baca juga:
    Wanita Ini Menyelundupkan Narkoba melalui Ciuman

    Inilah Pernikahan Terawet di Dunia

    Siswi 12 Tahun Melahirkan Anak Kembar

    Burung Ini Bertelur di Usia 62 Tahun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.