Twitter Tangguhkan Akun Militan Somalia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara keamanan Kenya saat melakukan patroli di Somalia. REUTERS/Noor Khamis

    Tentara keamanan Kenya saat melakukan patroli di Somalia. REUTERS/Noor Khamis

    TEMPO.CO, California - Twitter menangguhkan akun yang digunakan oleh militan Somalia yang berafiliasi dengan al-Qaeda. Langkah ini diambil setelah mereka  menggunakan situs micro-blogging itu untuk mengirim video sandera dan ancaman kematian.

    Akun @HSMPress ditutup selama dua hari setelah al-Shabab menggunakannya untuk mengumumkan ancaman pembunuhan terhadap sandera Kenya kecuali pemerintah Kenya memenuhi tuntutannya. Dalam pernyataannya, Twitter menyatakan tak memperkenankan akun digunakan untuk melontarkan ancaman kekerasan spesifik terhadap orang lain dalam posting mereka.

    Analis terorisme mengatakan bahwa penggunaan Twitter oleh militan memiliki keuntungan dan kerugian. Aparat keamanan biasanya mengendus dan mengumpulkan data intelijen dari situs jejaring sosial. Namun, militan juga berkepentingan menggunakan akun itu untuk menyebarkan propaganda atau merekrut anggota baru.

    Al-Shabab menggunakan Twitter terutama untuk menyebarkan berita mereka berhasil melumpuhkan musuh dan menyebarkan pandangan mengenai apa yang terjadi di Somalia dan Afrika Timur. Analis terorisme yakin akun itu dijalankan oleh orang berpendidikan Barat.

    Pada 16 Januari al-Shabab memposting pernyataan yang mengatakan pihaknya akan membunuh Denis Allex, seorang sandera Perancis yang gagal diselamatkan oleh militer Prancis. Al-Shabab kemudian menggunakan Twitter untuk mengumumkan kematian Allex tak lama kemudian. Para pejabat Prancis mengatakan mereka percaya Allex tewas selama upaya penyelamatan 11-12 Januari.

    Al-Shabab bergabung Twitter pada akhir 2011 setelah pasukan Kenya pindah ke Somalia selatan. Tweet awal oleh al-Shabab mengejek tweet juru bicara militer Kenya, Mayor Emmanuel Chirchir, yang mengancam akan melumpuhkan pemberontak.

    AP | TRIP B


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.