Gerakan Nonblok Desak PBB Direformasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Indonesia, M. Marty M. Natalegawa di Gedung Pancasila Kemenlu Indonesia, Jakarta, (11/06). Pertemuan ini menghasilkan 14 nota kesepakatan dan Belarus akan membuat kantor Duta Besar di Indonesia. Tempo/Dhemas Reviyanto

    Menlu Indonesia, M. Marty M. Natalegawa di Gedung Pancasila Kemenlu Indonesia, Jakarta, (11/06). Pertemuan ini menghasilkan 14 nota kesepakatan dan Belarus akan membuat kantor Duta Besar di Indonesia. Tempo/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Teheran – Pertemuan Menteri Luar Negeri Gerakan Nonblok yang berlangsung Rabu, 29 Agustus 2012 ini di Organization of Islamic Countries (OIC) Hall, Teheran, Iran, sepakat untuk mendesak tatanan dunia internasional disusun ulang dengan lebih inklusif dan demokratis.

    “Dengan begitu, diharapkan 120 negara anggota Gerakan Nonblok bisa lebih memberi kontribusi,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, kepada pers usai pertemuan, di Hotel Azadi, Teheran, hari ini.

    Selama ini, lembaga utama internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa masih mewarisi tatanan dunia lama pasca Perang Dunia II, 1945 silam. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB misalnya masih mencakup negara-negara pemenang perang, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina. Setiap negara itu memiliki hak veto, sehingga seringkali sebuah keputusan yang disetujui mayoritas negara lain digagalkan oleh keputusan dari satu negara anggota tetap Dewan Keamanan.

    Untuk mengubah tatanan dunia internasional, kata Marty, gerakan Nonblok harus mengubah pendekatan dan modalitasnya. “Seperti yang selalu disampaikan Presiden Yudhoyono dalam berbagai forum, pendekatan Gerakan Nonblok harus berdasarkan kemitraan dan kerjasama, serta mengedepankan 3 inti permasalahan, (1) perdamaian dan keamanan internasional, (2) ekonomi serta (3) demokratisasi dan hak asasi manusia,” kata Marty.

    Sayangnya, sikap 120 negara Nonblok masih terpecah soal bagaimana reformasi PBB harus dilakukan. “Ada pendapat yang ingin anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah, sedangkan yang lain ingin menghapuskan status anggota tetap, sehingga kedudukan semua negara setara,” kata Marty.

    Posisi Indonesia sendiri menginginkan formasi anggota tetap Dewan Keamanan PBB diubah sehingga lebih mencerminkan representasi geografis dan representasi peradaban (civilization representativeness).

    Namun, mengingat belum padunya sikap banyak negara soal isu ini, Indonesia mengusulkan solusi sementara (intermediate solution). “Indonesia minta masa tugas anggota tidak tetap Dewan Keamanan diperpanjang dari yang sekarang hanya 2 tahun, dan kami juga minta agar bisa dipilih kembali,” katanya. Dengan perpanjangan periode tugas itu, maka rekam jejak setiap negara ketika mendapat mandat menjadi anggota Dewan Keamanan menjadi jelas. “Indonesia misalnya, selalu menunjukkan tanggungjawab pada perdamaian dan keamanan kawasan, setiapkali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan,” kata Marty.

    WAHYU DHYATMIKA

    Berita Terpopuler:
    Sipilis Jangkiti Para Aktor Film Porno AS

    NU: Syiah Tidak Sesat, Hanya Berbeda

    SBY Pidato, Anak-Anak Tidur

    Kelompok Jhon Kei dan Hercules Bentrok Soal Lahan

    Biaya Hidup Putin Rp 20 Triliun per Tahun

    Carrefour Cabut dari Singapura Tahun ini

    Gulingkan Presidennya, Wanita Togo Mogok Seks

    Kenapa Ada Ritual Foto ''Maut'' Bergaun Pengantin 

    10 Mobil Ini Paling Gampang Digondol Maling

    Leonardo Dicaprio Beradegan Panas di Film Terbaru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.