TEMPO Interaktif, Yerusalem - Pemerintah Israel, Selasa, 27 September 2011, mengumumkan bakal membangun 1.100 rumah baru bagi warga Yahudi di luar Yerusalem. Ini menjadi sinyal bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menolak moratorium permukiman sebagai syarat kembali ke meja perundingan.
Perkembangan ini berlangsung di tengah memanasnya hubungan kedua pihak setelah Presiden Otoritas Palestina Mahmud Rida Abbas meminta pengakuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas kedaulatan negara Palestina.
Dalam wawancara khusus dengan surat kabar Israel, The Jerusalem Post, Netanyahu menegaskan lagi posisinya yang bersedia memulai kembali perundingan tanpa syarat. “Ini sebuah dalih yang mereka gunakan lagi dan lagi.”
Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeinah, mengecam langkah negara Zionis itu. Ia menilai kebijakan itu merupakan hambatan bagi proses perdamaian.
Kuartet (PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia) Jumat lalu mendesak Israel dan Palestina kembali ke meja negosiasi. Mereka menuntut perundingan langsung itu digelar tanpa syarat dan harus berlangsung paling lambat satu bulan mendatang.
NEW YORK TIMES | FAISAL ASSEGAF