Singapura Masih Enggan Tandatangani Pakta Antiterorisme ASEAN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Manila, AFP:Pemerintah Singapura, Rabu (11/12) mengaku belum siap menandatangani pakta antiterorisme ASEAN, yang kini sudah diikuti lima negara Asia Tenggara lainnya. “Pemerintah kami masih harus mempelajari perjanjian itu dengan seksama untuk mengetahui apakah kami bisa memenuhi semua ketentuan hukumnya,” kata Deputi Perdana Menteri Singapura Tony Tan, di akhir kunjungan tiga harinya di Philipina. “Perlu waktu untuk mempelajarinya,” kata Tan lagi, ketika ditanya kapan tepatnya Singapura akan mengambil keputusan. Negara Asia Tenggara terakhir yang menandatangani perjanjian ini adalah Thailand, pada konferensi tingkat tinggi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Kamboja, akhir November lalu. Setelah Thailand, Brunei Darussalam juga telah menyatakan akan menandatangani pakta kerjasama anti terorisme dan kejahatan transnasional yang dinamakan "Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures" ini. Adalah Indonesia, Philippina dan Malaysia yang pertama kali menggagas perjanjian ini pada Mei silam—yang mengkhususkan kerjasama di bidang intelijen, sumber daya dan personel untuk memerangi terorisme – sebelum kemudian Kamboja memutuskan untuk ikut bergabung dua bulan kemudian. Walau anggota ASEAN lainnya telah berulangkali menghimbau Singapura untuk ikut bergabung dengan pakta kerjasama itu, negara pulau itu mengaku lebih mengandalkan kerjasama keamanan bilateral dalam menghadapi ancaman terorisme. Tan sendiri mengakui bahwa pakta itu merupakan nilai plus dalam perang melawan teror, terutama untuk menguatkan kerjasama internasional di antara negara Asia Tenggara. Meski negaranya masih menunda menandatangani kesepakatan itu, Tan menjamin masih banyak wilayah kerjasama lain yang bisa dijajaki Singapura dengan negara ASEAN lainnya dalam peningkatan penjagaan keamanan regional wilayah ini. (Wahyu Dhyatmika --- Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.