Konsul Jenderal di Filipina Belum Diberitahu Soal Penangkapan Empat WNI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City belum mendapat laporan resmi dari pemerintah Filipina mengenai penangkapan terhadap empat warga Indonesia di General Santos, Filipina Selatan, Sabtu (14/9) lalu. Sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan resmi tentang warga Indonesia yang ditangkap, ujar Kepala Sub Bidang Penerangan KJRI, Johannes Manginsela, ketika dihubungi Tempo News Room, Rabu (18/9) siang. Namun, pihaknya telah mengirimkan stafnya ke General Santos, Selasa (17/9) malam, untuk meminta konfirmasi mengenai berita tersebut. Menurut Manginsela, seperti diberitakan media-media lokal di Filipina, keempat warga Indonesia tersebut dituduh terkait dengan aksi terorisme. Namun, menurut alasan resmi --seperti diungkap polisi dan pihak imigrasi General Santos, penangkapan 4 warga Indonesia tersebut karena pelanggaran imigrasi. Diterangkan, berdasar informasi sementara, Oskar bekerja di sebuah perusahaan perikanan. Sementara, tiga warga Indonesia lainnya bekerja sebagai buruh bangunan. Keempat warga Indonesia tersebut diberitakan sudah memasuki Filipina, sejak Juli lalu. Kronologis Penangkapan Empat WNI: Penangkapan yang dilakukan pasukan anti terorisme Filipina terhadap 4 warga Indonesia dilakukan secara terpisah. Oskar Makawata ditangkap di kediamannya di daerah Timbler, sementara Rahman Yanis (22 tahun), Jaka Antarani (27 tahun), dan Julkri Letemboba (18 tahun) ditangkap di rumah seorang saudagar Filipina, Fernando Sala, di daerah Fathimah, General Santos, Filipina Selatan. Saat dihubungi Tempo News Room, Rabu (18/9), pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila, melalui Kepala Bidang Konsulernya, Chairul Natadisastra, menyatakan telah berhasil menemui 3 orang di kantor imigrasi Manila. Sementara Oskar Makawata telah dipindahkan di tahanan Markas Kepolisian Nasional Filipina di Kamp Crame. Selain melangar keimigrasian, khusus Oskar dituduh terlibat pemboman pusat perbelanjaan Fit Mart, di General Santos, pada 21 April lalu. Menurut cerita yang diperoleh dari ketiga orang tersebut, penangkapan dilakukan pada 14 September lalu, antara pukul 20:00-21:00 waktu setempat. Mereka sama sekali tidak mengerti kenapa ditangkap, bahkan majikan mereka pun terperanjat, ujar Chairul. Ketiga warga Indonesia tersebut ditangkap karena tidak bisa menunjukkan dokumen. Mereka juga sama sekali tidak bisa melakukan komunikasi, dan hanya mampu berbicara dalam bahasa Indonesia diselingi dengan bahasa Manado. Ketiga orang yang mengaku warga Sangir Talaud tersebut datang ke rumah Fernando Sala, sejak Awal Agustus lalu. Menurut pengakuan ketiga orang itu, anak buah Fernando Sala menjemput ketiga warga Indonesia yang semuanya beragama Islam itu dengan mengunakan pump boat. Mereka diminta untuk membantu pekerjaan pembangunan rumah milik Fernando Sala dengan imbalan yang dijanjikan 150 ribu peso. Itu upah sampai rumah selesai pada Desember nanti, lanjut Chairul. Mereka juga menyebutkan, Fernando Sala sudah sering bolak-balik antara General Santos menuju Sangir Talaud. Saudagar ini membawa varang-barang kelontong untuk dijual di daerah tersebut. Sementara, dari Sangir Talaud, Fernando membawa ikan untuk dijual di daerahnya. Chairul menegaskan, ketiga orang yang saat ini masih berada di tempat penampungan imigrasi Manila itu dalam kondisi baik. Kita minta dibebaskan secepatnya kalau memang nggak ada apa-apa, tandasnya. Sementara itu, besok, Chairul berencana untuk menemui Oskar. Pria ini ditangkap pada hari yang sama, di kediamannya, di daerah Timbler, General Santos. Menurut pemberitaan media massa Filipina, pada saat ditangkap, ditemukan pistol beserta peluru dan dokumen subversif. Oskar yang bekerja di sebuah perusahan perikanan sudah tingal di daerah itu, sejak Juli lalu.(FaisalTempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.