Perancis: Iran Segera Dijatuhi Sanksi Jika Masih Bandel

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan keamanan PBB melakukan rapat untuk memutuskan pemberian sanksi kepada Iran karena memepunyai program nuklir (28/9). Foto: AP/David Karp

    Dewan keamanan PBB melakukan rapat untuk memutuskan pemberian sanksi kepada Iran karena memepunyai program nuklir (28/9). Foto: AP/David Karp

    TEMPO Interaktif, Sudah tak ada waktu lagi bagi PBB untuk segera menjatuhkan sanksi bagi Iran yanag dianggap tetap bandel melanjutkan program nuklirnya, demikian pernyataan Perancis di PBB.

    "Jika Iran masih terus membandel, maka kami harus segera menyimpulkan untuk menjatuhkan sanksi," demikian pernyataan duta besar Perancis Gerard Araud, usai mendengar kabar bahwa Iran menolak pendapat internasional.

    Menanggapi hal demikian, Iran menyatakan siap menerima sanksi internasional atas sikapnya yang melanjutkan program nuklirnya untuk perdamaian. Meskipun negara-negara Barat mencurigai program tersebut mengarah kepada tujuan militer.

    Sementara itu duta besat Amerika Serikat di PBB, Susan Rice, mengatakan meskipun negaranya lebih mengutamakan pemyelesaian diplomatik untuk memecahkan krisis ini dengan Iran, namun "waktu terlalu pendek."

    "Iran harus mengubah sikapnya kepada komunitas internasional yang akan menjatuhkan sanksi," ujarnya.

    Duta besar Inggris mengatakan, diskusi tentang sanksi baru akan dimulai awal tahun depan, kecuali Iran sebelumnya memberikan respon positif. Berbeda dengan Rusia, bersikap lebih lunak terhadap Iran. "Sanksi bukanlah bahasa kami." ujar juru bicara menteri luar negeri Andrei Nesterenko, seperti dikutip kantor berita Reuters.

    Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman tak keberatan jika Iran melakukan pengayaan uranium untuk energi nuklir demi kepentingan sipil asalkan prosesnya dilakukan di Rusia.

    BBC | CHOIRUL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.