Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Greenpeace Tuntut ASEAN Terapkan Zero Deforestasi  

image-gnews
TEMPO/Ramdani
TEMPO/Ramdani
Iklan

TEMPO Interaktif, Hua Hin - Lembaga advokasi lingkungan global, Greenpeace, menuntut Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara mengambil posisi lebih tegas dalam usaha mitigasi perubahan iklim.

“Kesepuluh negara di kawasan ini harus setuju menerapkan kebijakan zero deforestasi untuk melindungi hutan,” kata penasehat politik Greenpeace untuk Asia Tenggara, Zelda Soriano

Zelda mengaku kecewa pernyataan bersama ASEAN soal perubahan iklim tidak memuat
angka-angka komitmen yang spesifik dalam penurunan emisi karbon. Dia menampik alasan
sejumlah pemimpin ASEANyang mengaku sengaja tidak menyebutkan angka konkret untuk mengamankan posisi negosiasi negara-negara berkembang dalam perundingan Kopenhagen, Desember depan. “Itu hanya alasan saja,” katanya keras.

ASEAN sendiri sudah memiliki Traktat Perlindungan Alam dan Sumber Daya Alam, yang ditandatangani pada 1995 silam. Selain itu ada juga sejumlah perjanjian dan deklarasi untuk konservasi alam. “Jadi, sebenarnya ASEAN tidak mulai dari nol dalam usahanya memitigasi perubahan iklim,” kata Zelda. Yang diperlukan saat ini, kata dia, adalah sebuah kerangka kerja regional untuk perlindungan alam dan pengurangan emisi karbon. “Kalau itu tidak ada, maka kebijakan nasional masing-masing negara di kawasan ini tidak akan berguna,” katanya.

Greenpeace sendiri siap bekerjasama dengan Sekretariat Asean untuk membantu merumuskan kebijakan regional untuk perubahan iklim. Selain itu, lembaga ini juga sudah menyiapkan usulan untuk pengembangan energi alternatif di kawasan. “Kami menolak penggunaan nuklir dan bahan bakar nabati (bio-fuel) sebagai alternatif,” katanya. Nuklir beresiko besar, sementara biofuel berbahaya untuk ketahanan pangan jangka panjang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sumber Tempo yang aktif dalam pembahasan di KTT Asean kali ini mengakui masih ada perbedaan sikap antar negara Asean soal perubahan iklim. Indonesia menolak jika pembakaran hutan dituding sebagai penyumbang terbesar emisi karbon. Sementara, sebagian negara lain, menolak skema perlindungan alam yang biayanya dibebankan pada negara maju. “Sebagian negara paham pentingnya membahas perubahan iklim, namun tidak sepakat pada solusinya, sementara sebagian yang lain masih berusaha memahami kenapa isu ini penting dibahas,” katanya.

Ketidaksamaan persepsi itu nampak dari sikap aparat keamanan Thailand yang membubarkan paksa unjukrasa Greenpeace di lokasi KTT Asean kemarin. Unjukrasa sepuluh orang berkaos hijau itu semula hendak mendorong bola dunia raksasa ke lokasi KTT Asean di Hotel Dusit Thani, Hua Hin.

WAHYU DHYATMIKA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

1 jam lalu

Konsesi PT RAP yang diduga masuk dalam kawasan hutan di Desa Bukit Penai, Kecamatan Naga Silat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada 22 November 2023. Jalan kebun kemudian menjadi jalan poros utama menuju desa. IniBorneo/Cantya Zamzabella
Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.


Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

1 jam lalu

Lahan bukaan baru perkebunan sawit PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP) Senakin Estate di Desa Sembilang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru pada 13 November 2023. BanjarHits/Diananta P. Sumedi
Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.


Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

3 jam lalu

Perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.


12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

3 jam lalu

Penampakan kebun Duta Palma Group di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada 16 November 2023. Riauterkini/Syahrul Hidayat
12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.


22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

4 jam lalu

Perkebunan kelapa sawit di area konsesi PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dilihat dari atas pada Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

32 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

32 hari lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

32 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

33 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.


Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

35 hari lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Para buruh juga menuntut pemerintah untuk menghentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Tingkat Deforestasi Tinggi, Kawasan Hutan IKN Baru 16 Persen dari Target 65 Persen

Kondisi hutan di IKN yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung masih jauh dari kondisi ideal.