Pemerintah Israel menyatakan telah secara resmi memberi tahu PBB tentang keputusannya untuk memutus hubungan dengan UNRWA, badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina.
"Atas instruksi Menteri Luar Negeri Israel Katz, Kementerian Luar Negeri memberitahu PBB tentang pembatalan perjanjian antara Negara Israel dan UNRWA," kata Kementerian Luar Negeri Israel pada Senin 4 November 2024.
Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Majelis Umum PBB Filemon Yang, Kemlu Israel menyatakan bahwa penarikan tersebut berkaitan dengan perjanjian tahun 1967 mengenai operasi UNRWA dalam mendukung pengungsi Palestina.
Penarikan ini akan berlaku setelah masa transisi tiga bulan.
"UNRWA, organisasi yang karyawannya berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober dan banyak karyawannya adalah anggota Hamas, adalah bagian dari masalah di Jalur Gaza dan bukan bagian dari solusi," tuding Katz.
Sebelumnya, parlemen Israel bulan lalu menyetujui rancangan undang-undang untuk menutup operasi UNRWA di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki. Hal ini menuai kecaman dari masyarakat internasional, termasuk sekutunya Amerika Serikat.
UNRWA mengatakan larangan Israel terhadap operasinya akan menyebabkan “runtuhnya” pekerjaan kemanusiaan di Jalur Gaza yang dilanda perang.
“Jika undang-undang ini diterapkan, kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya operasi kemanusiaan internasional di Jalur Gaza – operasi yang tulang punggungnya adalah UNRWA,” Jonathan Fowler, juru bicara UNRWA.
Badan PBB tersebut menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan dasar lainnya kepada pengungsi Palestina dari perang 1948 seputar pembentukan negara Israel dan keturunan mereka, yang kini berjumlah hampir enam juta jiwa. Keluarga pengungsi merupakan mayoritas dari 2,3 juta penduduk Gaza.
Namun, Katz menepis argumen tersebut, dengan mengatakan hanya sebagian bantuan yang dikirim ke Gaza oleh UNRWA.
"Bahkan sekarang, sebagian besar bantuan kemanusiaan ke Gaza dikirim melalui organisasi lain, dan hanya 13 persen yang dikirim melalui UNRWA," klaim Katz.
"Negara Israel berkomitmen pada hukum internasional dan akan terus memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan cara yang tidak membahayakan keamanan warga Israel," imbuhnya.
Meski demikian, kelompok-kelompok bantuan telah memperingatkan bahwa larangan Israel terhadap UNRWA dapat menciptakan hambatan lebih lanjut dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang parah di Gaza. Israel mengatakan badan-badan PBB dan kelompok bantuan lainnya dapat mengisi kekosongan tersebut, namun organisasi-organisasi tersebut bersikeras bahwa UNRWA sangat penting.
Pemberitahuan Israel kepada PBB datang ketika Program Pangan Dunia (WFP) pada Senin memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza “dapat segera meningkat menjadi kelaparan” karena pasukan Israel terus membatasi masuknya makanan dan pasokan lainnya ke wilayah tersebut.
Pada Sabtu, seorang pejabat WFP mengatakan badan tersebut tidak dapat berfungsi sebagai pengganti UNRWA di Gaza.
“Kami tidak dapat menggantikan fungsi penting UNRWA di Gaza, seperti pengelolaan tempat penampungan darurat, sekolah dan pusat kesehatan,” Martin Frick, kepala kantor WFP Berlin, mengatakan kepada kelompok media Jerman RND.
Pada Januari, Israel mengklaim bahwa lebih dari selusin anggota UNRWA mengambil bagian dalam serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel tahun lalu, di mana pejuang Palestina membunuh lebih dari 1.100 orang, sebagian besar warga sipil, dan menawan sekitar 250 orang.
Otoritas Israel mengklaim bahwa serangkaian penyelidikan menemukan beberapa "masalah terkait netralitas" di UNRWA, meski dibantah PBB.
Setelah serangan tersebut, tentara Israel melancarkan kampanye militer yang ganas di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 43.300 orang, membuat hampir seluruh 2,3 juta penduduknya mengungsi, dan membuat sebagian besar wilayah kantong Palestina menjadi puing-puing.
Pilihan Editor: Israel Bantah Hancurkan Kantor UNRWA di Tepi Barat
ANADOLU | AL JAZEERA
