TEMPO.CO, Jakarta -Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta merayakan peringatan Hari Penyatuan Jerman pada Rabu malam, 2 Oktober 2024. Acara tersebut digelar di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat.
Peringatan Hari Penyatuan Jerman itu dimulai pukul 19.00. Pembukaan acara diisi dengan penampilan paduan suara yang membawakan lagu kebangsaan dia negara, yakni Indonesia Raya dan Das Lied der Deutschen (Deutschlandlied).
Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Lepel menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sejauh ini menjalin hubungan baik dengan pemerintah Jerman. Dia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membuat acara hari ini menjadi mungkin," kata Ina saat memberi sambutan di hadapan tamu undangan, Rabu, 2 Oktober 2024.
Dalam acara itu, pemerintah Indonesia diwakili oleh dua pejabatnya, yakni Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Alue Dohong memuji pemerintah Jerman yang telah menjadi mitra Indonesia di kancah internasional. Dia menyoroti kerja sama antara Indonesia dan Jerman dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.
"Jerman telah menjadi mitra berharga bagi Indonesia dalam memajukan sistem lingkungan hidup," ujar Alue dalam kesempatan yang sama.
Tak hanya pejabat Jerman dan Indonesia, sejumlah perwakilan kedutaan besar dari negara lain turut menghadiri acara itu. Selain itu, ada pula sejumlah perwakilan yayasan dan organisasi pendidikan yang berkaitan dengan Jerman.
Tamu yang hadir dalam acara itu juga disambut dengan berbagai makanan khas Jerman dan Indonesia.
Penyatuan Jerman
Reunifikasi Jerman (Deutsche Wiedervereinigung) berlangsung pada 3 Oktober 1990, ketika wilayah-wilayah bekas Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) masuk ke dalam Republik Federal Jerman (Jerman Barat).
Setelah keruntuhan Nazi pada 1945, kekuatan Sekutu yang menang membagi Jerman menjadi empat zona pendudukan. Mulanya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet masing-masing memerintah satu. Tapi politik Perang Dingin menyebabkan perpecahan dua arah, yakni timur dan barat.
Pada 1952, Jerman Timur yang komunis menutup perbatasannya dengan Barat. Kemudian, pada 6 Mei 1955, North Atlantic Treaty Organization atau NATO menyambut Jerman Barat sebagai anggota, sehari setelah statusnya sebagai negara pendudukan berakhir (konvensi Bonn-Paris mulai berlaku pada 5 Mei 1955).
Di sisi lain, Jerman Timur menjadi anggota Pakta Warsawa ketika dibentuk beberapa hari kemudian pada 22 Mei 1955.
Pada 1961, Republik Demokratik Jerman mendirikan tembok melalui pusat Berlin untuk mencegah warganya yang condong ke sistem komunis melarikan diri ke Jerman Barat yang berorientasi pasar bebas.
Sejak saat itu, Jerman menjadi pusat kegiatan spionase dan militer selama Perang Dingin dan panggung utama sikap diplomatik. Berlin yang diduduki Soviet tetap menjadi ibu kota Jerman Timur sementara Jerman Barat memilih Bonn.
Berpuluh tahun kemudian, pada 1989, Hungaria yang komunis membuka perbatasannya dengan Austria, memberikan jalan keluar bagi Jerman Timur ke Barat. Setelah pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev menolak permintaan Jerman Timur untuk campur tangan secara militer, warga Berlin Timur dan Barat mulai meruntuhkan Tembok Berlin.
Namun, runtuhnya Tembok Berlin pada 9-10 November 1989 ditandai perubahan radikal dalam hubungan internasional, melambangkan awal dari era baru. Penyatuan kembali Jerman yang mengikutinya merupakan langkah maju lainnya bagi Jerman dan seluruh Eropa.
Mengutip dari www.nato.int, kedua Jerman menandatangani perjanjian reunifikasi resmi pada 31 Agustus 1990.
Dengan penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990, Berlin dipulihkan sebagai ibu kota Jerman bersatu dan Lander dari bekas Republik Demokratik Jerman bergabung dengan Republik Federal Jerman dalam keanggotaannya di NATO. Jerman telah menarik diri dari Pakta Warsawa pada September 1990, hanya beberapa hari sebelum bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat.
Pilihan Editor: Kedubes Jerman Dukung Kerja Sama Indonesia dengan Uni Eropa
Rindi Ariska ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
