TEMPO.CO, Jakarta - Jepang pada Jumat memecat dan menskors sejumlah pejabat pasukan pertahanan karena berbagai masalah termasuk kesalahan penanganan informasi sensitif, lapor NHK.
Menteri Pertahanan Jepang Kihara Minoru mengumumkan rencana untuk mereformasi Pasukan Bela Diri Maritim. Ia menyatakan akan mengganti Kepala Staf Pasukan Bela Diri Maritim Laksamana Sakai Ryo pada 19 Juli.
Kementerian Pertahanan mengatakan telah mendisiplinkan sebanyak 218 anggota Pasukan Bela Diri dan birokrat senior akibat kesalahan penanganan informasi rahasia serta makan dan minum di kantin pangkalan militer tanpa membayar.
Para individu yang menghadapi tindakan disipliner juga dituduh menyalahgunakan kekuasaan.
Sebanyak 11 orang dipecat, dua orang diturunkan jabatannya, 83 diskors, 14 orang dipotong gajinya, dan tujuh lainnya mendapatkan surat peringatan. Sisanya baik ditegur maupun diberi peringatan.
Dengan meningkatnya jumlah skandal membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Praktik penipuan yang diyakini melibatkan puluhan anggota Pasukan Bela Diri Maritim, diduga sudah biasa terjadi dan mungkin berlangsung sejak 2017 hingga 2022.
Mengenai penyalahgunaan kekuasaan, tiga pejabat tinggi kementerian setingkat direktur ke atas dituduh berulang kali melontarkan kata-kata intimidasi kepada bawahannya sehingga menimbulkan tekanan psikologis.
Perilaku tersebut terungkap selama atau setelah penyelidikan khusus kementerian terhadap berbagai bentuk pelecehan di semua unit SDF dari September 2022 hingga Agustus 2023, menyusul kasus pelecehan seksual tingkat tinggi yang melibatkan mantan anggota perempuan Pasukan Bela Diri Darat Rina Gonoi.
Pilihan Editor: Dianggap Tak Keren, Pasukan Bela Diri Jepang Kesulitan Merekrut Personel Baru
ANADOLU
