TEMPO.CO, Jakarta - Kim Yo Jong, wakil direktur departemen Komite Sentral Partai Pekerja Korea, menuding Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sengaja menimbulkan ketegangan di Semenanjung Korea untuk mengalihkan perhatian dunia dari masalah dalam negerinya. Adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un itu membahas petisi daring yang menyerukan pemakzulan Yoon, media pemerintah KCNA melaporkan pada Senin, 8 Juli 2024.
“Dunia harus memperhatikan fakta bahwa jumlah orang yang mengajukan petisi untuk mengusulkan rancangan undang-undang pemakzulan Yoon Suk Yeol telah melampaui satu juta hingga saat ini,” kata Kim dalam pernyataan pers pada Minggu, 7 Juli 2024.
Petisi yang dimaksud pertama tayang di situs Majelis Nasional Korea Selatan pada 20 Juni lalu. Isinya meminta parlemen untuk mengajukan RUU guna memakzulkan Yoon dengan alasan ia tidak layak untuk menjabat. Kim mengatakan petisi itu menjadi alasan Korea Selatan “terus mengacaukan” situasi regional dan “mengobarkan suasana perang” dengan melakukan latihan militer di dekat perbatasan dengan Korea Utara.
Untuk pertama kalinya sejak 2018, militer Korea Selatan melanjutkan latihan artileri dengan peluru tajam di dekat perbatasan maritim barat pada akhir Juni. Kim mengatakan militer Korea Selatan juga telah melakukan latihan penembakan artileri di dekat garis depan, termasuk sektor timur dan barat di sepanjang perbatasan selatan, pada 2 Juli 2024.
Bulan lalu, Korea Selatan mengatakan akan menangguhkan perjanjian militer dengan Korea Utara yang ditandatangani pada 2018 untuk meredakan ketegangan. Hal tersebut dilakukan sebagai protes terhadap langkah Korea Utara meluncurkan balon berisi sampah ke wilayah Korea Selatan, setelah aktivis Selatan mengirimkan balon berisi selebaran anti-Utara.
Ia mengatakan Freedom Edge, latihan militer gabungan antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan yang dilakukan beberapa waktu lalu di perairan dekat Korea Utara, merupakan puncak konfrontasi terhadap Korea Utara.
“Saya menegaskan bahwa permainan perang terselubung yang dilakukan oleh musuh di dekat perbatasan DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara) hanyalah sebuah provokasi yang tidak dapat dimaafkan dan jelas-jelas memperburuk situasi,” kata Kim.
Kementerian Unifikasi Seoul yang menangani urusan antar-Korea menyatakan penyesalan atas pernyataan Kim yang mengecam Yoon. “Rezim Korea Utara yang … menutup mata terhadap penghidupan masyarakat dan menindas hak asasi manusia harus melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri,” kata juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul Koo Byoung-sam dalam konferensi pers, seperti dikutip Reuters.
KCNA | REUTERS
Pilihan editor: PN Bandung Bebaskan Pegi Setiawan, Pengamat: Bukti Tidak Profesionalnya Kepolisian
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
