TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengeluarkan pernyataan tegas yang menolak proposal atau pernyataan apa pun yang mendukung rencana penempatan pasukan asing di Jalur Gaza "dengan alasan apa pun."
Gerakan tersebut mengatakan bahwa urusan administrasi di Jalur Gaza, setelah perang di Gaza berakhir, semata-mata merupakan urusan Palestina, yang hanya dapat ditentukan oleh rakyat Palestina.
Hamas menekankan, “Kami tidak akan mengizinkan perwalian atau penerapan solusi atau [rencana] eksternal apa pun yang menyimpang dari prinsip-prinsip [rakyat Palestina],” yang didasarkan pada hak kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Namun, gerakan ini mengajak semua negara Islam dan Arab untuk mendesak diakhirinya perang genosida Israel terhadap rakyat Palestina dan membantu masyarakat yang terkepung di Jalur Gaza.
Pernyataan itu juga menyerukan negara-negara Islam dan Arab untuk “memenuhi kewajiban mereka terhadap rakyat [Palestina], tanah mereka, dan kesucian Islam dan Kristen,” yang telah dinodai oleh “geng kriminal pemukim fasis.”
Pada Kamis, 4 Juli 2024, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal Bin Farhan, mengatakan bahwa Riyadh akan mendukung pengerahan pasukan internasional di Gaza, melalui keputusan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang bertujuan membantu Otoritas Palestina.
Hal tersebut disampaikan Bin Farhan saat mengikuti diskusi panel pada konferensi Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa di Madrid.
Pembicaraan mengenai pengerahan pasukan untuk menangani urusan di Jalur Gaza, setelah perang di wilayah yang terkepung berakhir, telah lama beredar di kalangan Israel dan media internasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyarankan agar negara-negara Arab yang “bersahabat” mengambil tanggung jawab urusan keamanan dan kebudayaan di Jalur Gaza. Di antara kandidat teratas untuk menyelesaikan tugas tersebut adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Namun, belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara mengenai apakah mereka bersedia berpartisipasi dalam rencana tersebut. Satu-satunya pengumuman publik yang mendukung pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional datang melalui pernyataan akhir KTT Arab ke-33 di Bahrain.
Pernyataan Bin Farhan penting karena menandai dukungan publik pertama Riyadh terhadap penempatan pasukan internasional di Jalur Gaza.
Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pernyataan menteri luar negeri Saudi, dan menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PFLP menyatakan “penolakan langsung” terhadap pernyataan tersebut, dan menambahkan bahwa setiap upaya untuk mengerahkan pasukan, baik melalui keputusan internasional atau tidak, akan merupakan pendudukan baru di Jalur Gaza.
Pernyataan ini menekankan bahwa pejuang Perlawanan akan menghadapi rencana asing apa pun yang ingin melemahkan rakyat Palestina.
Selain itu, Komite Perlawanan Rakyat menegaskan posisi serupa dengan yang diungkapkan oleh Hamas dan PFLP, dan menggarisbawahi bahwa tindakan seperti itu merupakan agresi terhadap rakyat Palestina.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa mereka akan menangani pasukan asing seperti mereka menangani pasukan pendudukan Israel.
AL MAYADEEN
Pilihan Editor: Hizbullah Tegaskan Hamas akan Berperan Penting di Palestina Pascaperang
