TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi Thailand telah menetapkan 17 Juli sebagai tanggal sidang tahap selanjutnya dalam kasus pembubaran partai oposisi populer, Partai Move Forward (MFP), yang menguasai 30 persen kursi di majelis rendah parlemen. Penetapan itu datang hari ini, Rabu, 3 Juli 2024.
Ketua MK mengatakan pekan ini akan ada putusan dalam kasus tersebut sebelum September 2024.
Sebelumnya, juru bicara MFP Parit Wacharasindhu mengatakan kepada Tempo dalam wawancara khusus pada 27 Juni bahwa hasil persidangan mungkin akan datang pada bulan berikutnya.
“Saya kira minggu pertama pertama atau minggu kedua bulan Juli kita baru tahu apakah akan ada penyelidikan lebih lanjut atau tidak,” ujarnya.
MFP terancam dibubarkan karena tuduhan menggulingkan monarki konstitusional di Thailand. MK tengah mempertimbangkan keputusan selanjutnya dalam kasus yang dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC) itu.
EC mengajukan sebuah petisi kepada Mahkamah pada 18 Maret lalu, memintanya membubarkan MFP karena percaya partai tersebut berusaha menggulingkan monarki konstitusional negeri.
Petisi EC diajukan setelah Mahkamah mencapai keputusan bulat pada 31 Januari 2024, bahwa MFP dan pemimpinnya saat itu, Pita Limjaroenrat, terbukti bersalah hendak menggulingkan monarki konstitusional melalui sebuah amandemen undang-undang.
MFP mengajukan amandemen Pasal 112 UU Hukum Pidana mengenai lèse-majesté atau pasal penghinaan terhadap kerajaan, yang dipandang Mahkamah sebagai upaya tersembunyi untuk melemahkan monarki. Pasal itu mengatur pidana mulai tiga hingga 15 tahun penjara atas kritik terhadap monarki.
MK memerintahkan MFP untuk menghentikan semua kegiatan kampanye, yang kemudian dipatuhi partai tersebut. MFP membantah melakukan kesalahan dan berjanji akan menggugat petisi EC di pengadilan.
Jika terbukti melanggar konstitusi, MFP dapat dibubarkan dan para petingginya dilarang berpolitik selama satu dekade, sesuai dengan petisi yang diajukan EC.
MFP sempat memenangkan suara terbanyak dalam pemilu tahun lalu, namun Senat yang ditunjuk oleh militer menghalanginya untuk membentuk pemerintahan.
Meski demikian, MFP tetap menjadi populer di kalangan pemilih Thailand. Partai itu memperoleh suara sebesar 49,2 persen dalam survei opini baru-baru ini terhadap 2.000 orang, yang dilakukan oleh Institut Administrasi Pembangunan Nasional (NIDA) bulan lalu.
Partai pendahulu MFP, Future Forward, dibubarkan pada 2020 karena pelanggaran menyangkut dana kampanye. Hal ini menjadi salah satu pemicu protes besar-besaran antipemerintah di Thailand.
REUTERS
Pilihan Editor: Pertemuan Anwar Ibrahim dan Retno Marsudi Bahas Gaza hingga Tenaga Kerja Indonesia
