Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

image-gnews
Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Senat Thailand memberi persetujuan akhir terhadap rancangan undang-undang (RUU) kesetaraan pernikahan pada Selasa, 18 Juni 2024.

Ini membuka jalan bagi negara tersebut untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis.

Senat Thailand mengesahkan RUU tersebut dengan 130 suara berbanding empat, dan 18 suara abstain.

Draf tersebut sekarang akan diserahkan kepada Raja Thailand Maha Vajiralongkorn untuk mendapatkan persetujuan Kerajaan.

Aturan ini bakal mulai berlaku 120 hari setelah dipublikasikan di Royal Gazette, jurnal resmi Thailand untuk informasi dari pemerintah mengenai penerbitan UU.

RUU baru ini merevisi sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami” dan “istri” dalam UU perkawinan sebelumnya menjadi istilah yang netral gender.

Pasangan sesama jenis juga akan mendapat hak yang sama dengan pasangan heteroseksual dalam hal-hal seperti adopsi, warisan, izin kesehatan dan tunjangan pajak.

Thailand berpotensi menjadi negara ketiga di Asia di mana pasangan sesama jenis bisa menikah, setelah Taiwan dan Nepal. Taiwan mengakui pernikahan sesama jenis pada 2019, kemudian Nepal menyusul pada November 2023.

“Hari ini adalah hari dimana rakyat Thailand akan tersenyum. Ini adalah kemenangan bagi rakyat,” kata Tunyawaj Kamolwongwat, anggota parlemen dari Partai Pergerakan Maju yang progresif, kepada wartawan menjelang pemungutan suara. “Hari ini hal itu akhirnya terjadi di Thailand.”

Thailand sudah terkenal dengan budaya dan toleransi LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer) yang dinamis, menjadikannya tujuan populer bagi wisatawan.

Kesetaraan pernikahan didukung oleh lebih dari 80 persen masyarakat dalam jajak pendapat Juni lalu yang dilakukan oleh North Bangkok University, seperti dilansir Nikkei Asia.

RUU ini merupakan puncak dari upaya para aktivis dan politikus selama lebih dari satu dekade, setelah naskah serupa sebelumnya tidak mencapai garis akhir lantaran parlemen Thailand dibubarkan untuk pemilihan umum tahun lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang vokal dalam mendukung komunitas LGBTQ+ dan RUU tersebut, akan membuka kediaman resminya untuk perayaan bersama para aktivis dan pendukungnya, menurut media setempat.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Thailand juga menyambut baik lolosnya RUU tersebut di senat.

“Hal ini akan menggarisbawahi kepemimpinan Thailand di kawasan ini (Asia Tenggara) dalam mempromosikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender,” kata Komisi Masyarakat Sipil untuk kesetaraan pernikahan, aktivis dan pasangan LGBTI+, dikutip oleh Channel News Asia.

Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty Internasional di Thailand, mengatakan Thailand telah mengambil “langkah bersejarah” untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan bagi pasangan LGBTQ+.

“Momen penting ini merupakan penghargaan atas kerja keras para aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan anggota parlemen yang telah berjuang demi kemenangan ini,” kata dia, dikutip dari keterangan tertulis. 

Namun, ia menekankan bahwa kaum LGBTQ+ di Thailand masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. 

Dalam laporan yang diterbitkan pada Mei 2024, Amnesty International menemukan bahwa pembela hak asasi manusia LGBTQ+ di Thailand menghadapi pengawasan digital dan pelecehan online sebagai respons terhadap aktivisme hak asasi manusia mereka.

“Pihak berwenang Thailand harus memanfaatkan momentum ini dan mengambil langkah lebih lanjut untuk melindungi hak-hak dan memastikan partisipasi kelompok dan organisasi LGBTI,” kata Tatiyakaroonwong.

Pilihan Editor: Menanti Senat dan Raja, Thailand Selangkah Lagi Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

CHANNEL NEWS ASIA | NIKKEI ASIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

19 jam lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


Seulgi Red Velvet Minta Maaf Usai Dituduh Bullying Gegara Tukar Sepatu dengan Manajer

20 jam lalu

Seulgi Red Velvet. Instagram.com/@hi_sseulgi
Seulgi Red Velvet Minta Maaf Usai Dituduh Bullying Gegara Tukar Sepatu dengan Manajer

Seulgi Red Velvet menjelaskan tentang pertukaran sepatu dengan manajer saat sampai di Taiwan


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

21 jam lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


TSMC Lakukan Uji Coba Produksi Chip 2 Nm Mulai Pekan Depan

1 hari lalu

Ilustrasi chip AI. Shutterstock
TSMC Lakukan Uji Coba Produksi Chip 2 Nm Mulai Pekan Depan

Produksi uji coba chip itu akan dilakukan di pabrik Baoshan milik TSMC di Taiwan utara.


10 Negara Terbesar di Asia Berdasarkan Luas Wilayahnya

2 hari lalu

Setiap wilayah di benua Asia terdiri dari beberapa negara dengan keunikan masing-masing. Berikut daftar negara di benua Asia dan ibu kotanya. Foto: Canva
10 Negara Terbesar di Asia Berdasarkan Luas Wilayahnya

Dari banyaknya negara di benua Asia, terdapat 10 negara terbesar di Asia berdasarkan luas wilayahnya. Indonesia menjadi salah satunya.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Bank-bank Thailand Akui Kurang Kapasitas untuk Menyelidiki Pembayaran Senjata Myanmar

2 hari lalu

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan dengan Komite Parlemen Thailand untuk Keamanan Nasional, Urusan Perbatasan, Strategi Nasional, dan Reformasi Nasional, mengenai temuan bahwa bank-bank Thailand telah memfasilitasi transaksi uang di Myanmar. kesepakatan senjata di Myanmar, di Bangkok, Thailand, 11 Juli 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Bank-bank Thailand Akui Kurang Kapasitas untuk Menyelidiki Pembayaran Senjata Myanmar

Bank-bank besar Thailand membela diri pada Kamis 11 Juli 2024 terhadap kritik bahwa mereka memfasilitasi pembelian senjata oleh junta Myanmar.


Kamp Tertinggi Gunung Everest Penuh dengan Sampah Beku, 11 Ton Sudah Dibawa Turun

3 hari lalu

Ilustrasi Gunung Everest (REUTERS)
Kamp Tertinggi Gunung Everest Penuh dengan Sampah Beku, 11 Ton Sudah Dibawa Turun

Pembersihan Gunung Everest pada musim pendakian terakhir membawa limbah sebanyak 11 ton sampah bersama dengan empat mayat dan satu kerangka.


Pulau Wisata di Thailand Larang Penggunaan Barang Plastik Sekali Pakai

4 hari lalu

Salah satu pulau di Koh Nang Yuan, Thailand (Pixabay)
Pulau Wisata di Thailand Larang Penggunaan Barang Plastik Sekali Pakai

Pulau di Thailand ini merupakan tempat menyelam yang bagus untuk melihat terumbu karang.


Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

4 hari lalu

Pedagang menunjukkan kondisi daging kepada pembeli di Pasar Smithfield, London, Inggris, 19 November 2021. Tak seperti pasar pada umumnya yang beroperasi setengah atau sepanjang hari, pasar daging ini hanya buka pada pukul 12 tengah malam hingga pukul 7 pagi. REUTERS/Hannah McKay
Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

Pemerintahan Inggris yang baru mendapat warisan perekonomian Inggris terburuk sejak perang dunia II.