Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur, Diduga Ancam Pendemo Pro-Palestina

Reporter

image-gnews
Demonstran pro-Palestina melakukan protes saat konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berkecamuk di Munich, Jerman, 9 Oktober 2023. REUTERS/Christine Uyanik
Demonstran pro-Palestina melakukan protes saat konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berkecamuk di Munich, Jerman, 9 Oktober 2023. REUTERS/Christine Uyanik
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Jerman Bettina Stark-Watzinger pada Selasa 18 Juni 2024 menolak seruan pengunduran dirinya. Ini terkait dengan dugaan perannya dalam mempertimbangkan sanksi terhadap para ilmuwan universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan demo di kampus-kampus.

Seperti dilaporkan Anadolu, petisi pengunduran diri Stark-Watzinger tersebut telah diserukan oleh lebih dari 2.500 akademisi negara itu.

“Saya tidak melihat alasan untuk melakukan hal (pengunduran diri) tersebut,” kata Stark-Watzinger menjawab pertanyaan pers di Berlin.

Pernyataan menteri tersebut muncul setelah pemecatan seorang pejabat tinggi kementerian pendidikan pada akhir pekan lalu karena tanggapan yang gagal terhadap perselisihan mengenai kebebasan akademik dan hak untuk melakukan protes.

Sabine Doering, yang bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi di Jerman, dilaporkan telah mempertimbangkan rencana untuk memberikan sanksi, berupa pemotongan keuangan, kepada para profesor universitas yang menentang penutupan kamp protes pro-Palestina di sebuah universitas di Berlin.

“Saya tidak memberikan perintah terkait dengan konsekuensi pendanaan yang diperiksa, dan saya juga tidak menginginkannya,” ujar Stark-Watzinger.

Lembaga penyiaran publik Jerman ARD melaporkan pekan lalu tentang email yang menunjukkan bahwa tinjauan hukum telah diminta di dalam kementerian mengenai pertimbangan pemotongan dana akademisi.

Stark-Watzinger telah menyatakan bahwa dia telah mengatur agar fakta-fakta kasus tersebut diselidiki secara menyeluruh dan transparan.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan potensi konsekuensi menurut undang-undang pendanaan memang diminta dari departemen terkait.

Pada Ahad, lebih dari 2.500 akademisi menandatangani surat yang menuntut agar Stark-Watzinger mengundurkan diri atas dugaan upayanya menghukum dosen universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk melakukan protes.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Akademisi di Jerman mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak dasar mereka pada peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar,” kata para ilmuwan dalam sebuah pernyataan.

Para akademisi menegaskan tindakan yang diambil oleh kementerian baru-baru ini membuat posisi Stark-Watzinger sebagai menteri tidak dapat dipertahankan.

“Perintah internal untuk memeriksa sanksi politik semacam itu merupakan tanda ketidaktahuan konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan secara politik,” tutur kalangan akademisi.

Adapun pada 8 Mei, lebih dari 300 akademisi dari sejumlah universitas di Berlin menyatakan dukungan mereka terhadap kamp protes pro-Palestina di Fress University of Berlin dan membela hak mahasiswa untuk berdemonstrasi.

Setelah terungkap, beberapa media menerbitkan kritik terhadap keputusan itu. Surat kabar der Freitag mengatakan Stark-Watzinger “membahayakan kebebasan akademik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

Radio Deutschlandfunk beranggapan pemerintah Jerman boleh saja menolak isi surat terbuka itu, namun mempertimbangkan penarikan dana penelitian hanya karena para akademisi mengungkapkan pendapat secara terbuka adalah hal yang “benar-benar tidak dapat diterima”.

Meskipun dikecam rakyatnya sendiri, pemerintah Jerman konsisten mendukung serangan militer Israel di Gaza. Kanselir Olaf Scholz  berulang kali mengatakan  negaranya memikul tanggung jawab khusus terhadap Israel karena masa lalu Nazi.

Pilihan Editor: Menteri Pendidikan Jerman Didesak Mengundurkan Diri karena Dituduh Menolak Unjuk Rasa Pro-Palestina

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

31 menit lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Ini Alasan Menteri Luar Negeri RI Belum Kunjungi Palestina

Kementerian Luar Negeri mengungkap alasan mengapa menteri luar negeri Indonesia hingga saat ini belum pernah mengunjungi Palestina.


Turki Sebut Israel Harus Dihukum agar Kekejaman di Gaza Tidak Ditiru

56 menit lalu

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Kemenangan di atas 50 persen membuat Erdogan tak perlu lagi bertarung di putaran kedua untuk mempertahankan kursi presiden sejak 2014. REUTERS/Alkis Konstantinidis
Turki Sebut Israel Harus Dihukum agar Kekejaman di Gaza Tidak Ditiru

Israel harus menerima hukuman atas tindakannya yang cukup berat di Gaza agar pihak lain tidak meniru


Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

1 jam lalu

Para delegasi menghadiri keputusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza sebagai bagian dari kasus yang lebih besar yang diajukan ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida, di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024. REUTERS/Johanna Geron
Ini Arti Pentingnya Fatwa Hukum ICJ tentang Pendudukan Israel di Palestina

Kementerian Luar Negeri menila fatwa hukum ICJ tentang pendudukan Israel di Palestina bersejarah dan memenuhi harapan masyarakat internasional.


Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

1 jam lalu

Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA (Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua)
Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

Bersama masyarakat suku Awyu dan Moi Sigin, hadir juga beberapa figur publik dari beragam latar belakang.


Netanyahu: Israel Tetap Sekutu AS Siapa Pun Presidennya

3 jam lalu

Presiden AS Joe Biden telah menunjukkan dukungan yang teguh terhadap keamanan Israel selama lebih dari setengah abad dalam kehidupan publik. Dalam foto ini, Biden menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saat ia mengunjungi Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, 18 Oktober 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Netanyahu: Israel Tetap Sekutu AS Siapa Pun Presidennya

Netanyahu menyatakan Israel dan AS tetap merupakan sekutu tak peduli siapa pun presiden yang terpilih nanti.


Benjamin Netanyahu Kunjungan Kerja ke Washington

4 jam lalu

Presiden AS Joe Biden telah menunjukkan dukungan yang teguh terhadap keamanan Israel selama lebih dari setengah abad dalam kehidupan publik. Dalam foto ini, Biden menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saat ia mengunjungi Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Tel Aviv, Israel, 18 Oktober 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Benjamin Netanyahu Kunjungan Kerja ke Washington

Di tengah fokus Amerika Serikat ke pilpres AS 2024, Benjamin Netanyahu kunjungan kerja ke Washington.


Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

5 jam lalu

Ahli hukum Inggris Malcom Shaw dan penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel Tal Becker menyaksikan hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) mendengarkan permintaan tindakan darurat dari Afrika Selatan, yang meminta pengadilan memerintahkan Israel menghentikan aksi militernya di Gaza dan menghentikan tindakan genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina selama perang dengan Hamas di Gaza, di Den Haag, Belanda, 11 Januari 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen
Kemlu: Indonesia akan Ajak Masyarakat Internasional Tindaklanjuti Fatwa Hukum ICJ

Indonesia bakal mengajak komunitas internasional menindaklanjuti fatwa hukum ICJ tentang Israel di Palestina.


Erdogan Marah Besar Usai Dituding Israel Sediakan Senjata untuk Hamas

8 jam lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berbicara saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis (tidak terlihat) di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki, 13 Mei 2024. REUTERS/Umit Bektas
Erdogan Marah Besar Usai Dituding Israel Sediakan Senjata untuk Hamas

Erdogan meradang usai disebut Israel mendanai Hamas dalam perang di Gaza.


Setelah Houthi, Kini Hizbullah Hujani Israel dengan Roket dan Drone

9 jam lalu

Roket yang diluncurkan dari Lebanon ke Israel melewati perbatasan, di tengah permusuhan lantara Hizbullah dan pasukan Israel, di sisi Israel 27 Juni 2024. REUTERS/Ayal Margolin
Setelah Houthi, Kini Hizbullah Hujani Israel dengan Roket dan Drone

Hizbullah dan Israel kembali saling menyerang setelah gudang senjata di Lebanon ditembak.


Rumah Sakit Al-Aqsa di Gaza Alami Kelangkaan Bahan Bakar yang Bisa Mengancam Nyawa

13 jam lalu

Sejumlah warga melakukan salat jenazah pada warga Palestina yang tewas selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Khan Younis di Jalur Gaza selatan, 21 April 2024. REUTERS/Ramadan Abed
Rumah Sakit Al-Aqsa di Gaza Alami Kelangkaan Bahan Bakar yang Bisa Mengancam Nyawa

Berhentinya ruang operasi sama seperti "hukuman mati" bagi ratusan pasien di rumah sakit