TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengesahkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Pos Indonesia (Persero) melalui penandatanganan nota kesepahaman pada Selasa, 4 Juni 2024, di Jakarta Pusat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meneken dua nota kesepahaman terpisah dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Djoemadi.
Retno mengatakan dua kolaborasi tersebut penting untuk dilakukan guna mendukung kerja diplomasi ekonomi, yang nantinya akan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan OJK, kedua pihak akan berfokus pada dua hal di sektor keuangan, yakni penguatan ekonomi hijau Indonesia dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) serta diaspora Indonesia di luar negeri.
Penguatan ekonomi hijau yang dimaksud akan dilakukan dengan mengoptimalkan pasar karbon dan transformasi digital perbankan Indonesia. “Saya pastikan perwakilan RI di luar negeri siap untuk mendorong diseminasi promosi pasar karbon Indonesia ke potential buyers di wilayah kerja masing-masing,” kata Retno.
Sedangkan perihal pelindungan PMI dan diaspora, ia mengatakan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terus memberi pelindungan bagi PMI dari ancaman penipuan remitansi, investasi dan pencucian uang, juga pinjaman online ilegal.
“Kerja sama Kemlu dan OJK diarahkan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi PMI dan pemberdayaan melaui fasilitasi dan akses perbankan yang lebih mudah. Dengan demikian, kita tidak hanya memberi pelindungan, tetapi juga melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas,” ujar dia.
Mahendra merangkum poin nota kesepahaman OJK dengan Kementerian Luar Negeri dalam beberapa poin, yaitu koordinasi kerja sama internasional yang mencakup berbagai fora yang melibatkan Indonesia, diplomasi internasional terkait sektor jasa keuangan, dan pembukaan akses bagi masyarakat Indonesia di luar negeri kepada pelayanan dan jasa keuangan.
Keduanya juga akan bekerja sama dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi WNI di luar negeri, penguatan pelindungan konsumen WNI di luar negeri, penguatan sinergi dalam forum koordinasi kebijakan luar negeri, dan penyediaan pertukaran serta pemanfaatan data atau informasi.
Sementara itu, Retno berkata kerja sama dengan PT Pos Indonesia akan menguatkan diplomasi ekonomi melalui penguatan konektivitas dan rantai pasok.
“Saya berharap sinergi atara Kemlu dan PT Pos Indonesia dapat memperkuat ekosistem logistik bagi para pelaku usaha Indonesia di luar negeri dan khususnya untuk menudukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) go global,” katanya.
Faizal mengungkap, para mitra UMKM dari PT Pos Indonesia kerap curhat tentang ketidakmampuan mereka menembus pasar ekspor. Oleh karena itu, ia berharap melalui kerja sama ini Kemlu dapat membantu pengusaha Indonesia yang ingin melakukan ekspor dan memperluas pasar ke luar negeri. “Apabila ini terjadi, kami siap membantu para pengusaha mengirimkan barang,” katanya.
Pilihan editor: Putri Masako Kenakan Kimono Saat bertemu Presiden Jokowi dan Pemimpin ASEAN, Ini 10 Pakaian Tradisional Jepang
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
