Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Luar Negeri Kerja Sama dengan OJK dan Pos Indonesia di Sektor Keuangan dan Logistik

image-gnews
(Dari kiri ke kanan) Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cecep Herawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Djoemadi usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemlu dengan OJK dan Pos Indonesia di Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A
(Dari kiri ke kanan) Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cecep Herawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Djoemadi usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemlu dengan OJK dan Pos Indonesia di Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengesahkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Pos Indonesia (Persero) melalui penandatanganan nota kesepahaman pada Selasa, 4 Juni 2024, di Jakarta Pusat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meneken dua nota kesepahaman terpisah dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Djoemadi.

Retno mengatakan dua kolaborasi tersebut penting untuk dilakukan guna mendukung kerja diplomasi ekonomi, yang nantinya akan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan OJK, kedua pihak akan berfokus pada dua hal di sektor keuangan, yakni penguatan ekonomi hijau Indonesia dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) serta diaspora Indonesia di luar negeri.

Penguatan ekonomi hijau yang dimaksud akan dilakukan dengan mengoptimalkan pasar karbon dan transformasi digital perbankan Indonesia. “Saya pastikan perwakilan RI di luar negeri siap untuk mendorong diseminasi promosi pasar karbon Indonesia ke potential buyers di wilayah kerja masing-masing,” kata Retno.

Sedangkan perihal pelindungan PMI dan diaspora, ia mengatakan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk terus memberi pelindungan bagi PMI dari ancaman penipuan remitansi, investasi dan pencucian uang, juga pinjaman online ilegal.

“Kerja sama Kemlu dan OJK diarahkan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi PMI dan pemberdayaan melaui fasilitasi dan akses perbankan yang lebih mudah. Dengan demikian, kita tidak hanya memberi pelindungan, tetapi juga melakukan pemberdayaan dan penguatan kapasitas,” ujar dia.

Mahendra merangkum poin nota kesepahaman OJK dengan Kementerian Luar Negeri dalam beberapa poin, yaitu koordinasi kerja sama internasional yang mencakup berbagai fora yang melibatkan Indonesia, diplomasi internasional terkait sektor jasa keuangan, dan pembukaan akses bagi masyarakat Indonesia di luar negeri kepada pelayanan dan jasa keuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keduanya juga akan bekerja sama dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi WNI di luar negeri, penguatan pelindungan konsumen WNI di luar negeri, penguatan sinergi dalam forum koordinasi kebijakan luar negeri, dan penyediaan pertukaran serta pemanfaatan data atau informasi.

Sementara itu, Retno berkata kerja sama dengan PT Pos Indonesia akan menguatkan diplomasi ekonomi melalui penguatan konektivitas dan rantai pasok.

“Saya berharap sinergi atara Kemlu dan PT Pos Indonesia dapat memperkuat ekosistem logistik bagi para pelaku usaha Indonesia di luar negeri dan khususnya untuk menudukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) go global,” katanya.

Faizal mengungkap, para mitra UMKM dari PT Pos Indonesia kerap curhat tentang ketidakmampuan mereka menembus pasar ekspor. Oleh karena itu, ia berharap melalui kerja sama ini Kemlu dapat membantu pengusaha Indonesia yang ingin melakukan ekspor dan memperluas pasar ke luar negeri. “Apabila ini terjadi, kami siap membantu para pengusaha mengirimkan barang,” katanya.

Pilihan editor: Putri Masako Kenakan Kimono Saat bertemu Presiden Jokowi dan Pemimpin ASEAN, Ini 10 Pakaian Tradisional Jepang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Perencanaan Keuangan bagi Mahasiswa

6 jam lalu

Ilustrasi mengelola keuangan. Shutterstock
Tips Perencanaan Keuangan bagi Mahasiswa

Berikut empat langkah utama yang dapat dilakukan mahasiswa untuk membuat perencanaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.


Bank Indonesia Catat Modal Asing Masuk Sebesar Rp5,59 Triliun di Pekan Kedua Juli 2024

13 jam lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Bank Indonesia Catat Modal Asing Masuk Sebesar Rp5,59 Triliun di Pekan Kedua Juli 2024

Aliran modal asing yang masuk di pasar keuangan domestik Indonesia pada rentang 8-11 Juli 2024 sebesar Rp5,59 triliun.


Cara yang Bisa Dilakukan Atasan untuk Mengetahui Apakah Karyawan Terlibat Judi Online

15 jam lalu

Ilustrasi bos sedang berkomunikasi dengan anggota timnya di tempat kerja. Foto: Unsplash.com/Amy Hirschi
Cara yang Bisa Dilakukan Atasan untuk Mengetahui Apakah Karyawan Terlibat Judi Online

Atasan bisa memanfaatkan media sosial untuk mendeteksi masalah keuangan karyawan, termasuk adakah indikasi terlibat judi online.


OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

19 jam lalu

Logo OJK. wikipedia.org
OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Pinjol

OJK akan tetap memantau kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Aman turut merinci tiga kewajiban dua perusahaan pinjol tersebut.


Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

1 hari lalu

Ilustrasi dana darurat (PIxabay.com)
Alasan Dana Darurat Sebaiknya Disimpan Dalam Bentuk Tabungan

Analis OJK menyarankan dana darurat disimpan dalam bentuk tabungan sehingga mudah dicairkan kapan saja saat membutuhkan.


Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

2 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Beri Pendampingan Hukum terhadap Ketua DPRD Rembang

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan ada lima WNI yang ditangkap atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji.


Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

2 hari lalu

Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik. (ANTARAFOTO)
Hati-hati Investasi Ilegal, Berikut 7 Tips Aman bagi Investor Pemula

Di era kiwari, saham merupakan salah satu jenis investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menjanjikan keuntungan di masa depan. Berikut ini 7 tips investasi agar terhindar dari penipuan.


OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

2 hari lalu

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)
OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).


Panduan Memilih Tabungan Anak yang Tepat dan Menguntungkan

2 hari lalu

Pegawai bank memperkenalkan uang kepada siswa TK/Playgroup Khalifah Makassar dalam kunjungan ke Bank BNI Syariah, Makassar, 28 April 2016. Program menabung bagi anak ini memanfaatkan program tabungan khusus anak-anak. TEMPO/Fahmi Ali
Panduan Memilih Tabungan Anak yang Tepat dan Menguntungkan

Memilih tabungan anak yang tepat merupakan langkah penting dalam membantu anak memulai perjalanan mereka mengelola keuangan secara mandiri.


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

2 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.