Mantan Menlu Australia Julie Bishop Ditunjuk Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat mengumumkan bahwa mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop ditunjuk sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar.

Jabatan tersebut telah kosong selama 10 bulan karena konflik kekerasan yang meningkat di Myanmar.

"Bishop menggantikan Noeleen Heyzer dari Singapura. Bishop akan menjalankan peranan itu dengan membawa pengalamannya yang luas sebagai pemimpin politik, hukum, dan manajemen," menurut pernyataan PBB.

Heyzer mundur setelah 20 bulan di akhir kontraknya pada Juni 2023.

Dalam penilaian suramnya di depan Majelis Umum PBB sebelum mundur, Heyzer mengatakan dampak pengambilalihan kekuasaan oleh militer Myanmar “sangat menghancurkan”, dengan kekerasan yang terus berlanjut “dalam skala yang mengkhawatirkan”.

Julie Bishop menjabat sebagai menteri luar negeri Australia pada 2013-2018.

“Saya merasa sangat tersanjung ditunjuk sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar untuk membantu melaksanakan mandat Majelis Umum dan resolusi Dewan Keamanan pada Desember 2022,” kata Bishop dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Guardian.

Menteri Luar Negeri Autralia Penny Wong menyambut baik kabar tersebut pada Sabtu pagi.

“Bishop membawa banyak pengalaman dalam peran tersebut dan penunjukannya terjadi pada saat yang kritis karena situasi politik, kemanusiaan dan keamanan di Myanmar terus memburuk,” katanya.

“Rakyat Myanmar terus menunjukkan tekad yang besar dalam menghadapi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terkatakan, dan Australia tetap tegas dalam mendukung hal tersebut.”

Wong mengatakan utusan khusus memainkan peran penting dalam mempertahankan perhatian internasional dan mendukung upaya terkoordinasi menuju resolusi damai di negara Asia Tenggara yang bermasalah tersebut.

Australia akan bekerja sama dengan Bishop, ASEAN dan komunitas internasional untuk membangun kondisi perdamaian yang berkelanjutan, katanya.

Wong juga menegaskan kembali seruan pemerintah kepada rezim Myanmar untuk “menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, memberikan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, serta mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi inklusif”.

Sebelumnya pada Kamis, pejabat PBB Khaled Khiari mengumumkan bahwa Guterres akan menunjuk seorang utusan khusus untuk bekerja sama dengan para anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut Khiari, Sekjen PBB juga menginginkan utusannya itu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan guna mencari penyelesaian krisis politik di Myanmar.

Junta militer Myanmar pada 2017 melancarkan operasi brutal terhadap penduduk etnik Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Rentetan operasi itu disebut kalangan kelompok pembela hak asasi manusia sebagai genosida.

Hampir 1,2 juta warga Rohinya terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Mereka sudah tinggal bertahun-tahun di negara tetangga Myanmar itu, di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak.

Militer Myanmar pada 2021 melakukan kudeta terhadap pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi, yang terpilih secara demokratis.

Sejak itu, militer melancarkan operasi brutal di seluruh negeri terhadap jutaan orang yang menentang pemerintahan junta.

Pilihan Editor: Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

ANADOLU | ABC NEWS