TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 5 April 2024, mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut pertanggungjawaban Israel atas kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza, meskipun Israel menepisnya sebagai "teks yang terdistorsi".
Dua puluh delapan negara memberikan suara setuju, 13 abstain dan enam negara menentang resolusi tersebut, termasuk Amerika Serikat dan Jerman. Pengesahan ini mendorong beberapa perwakilan di Dewan untuk bersorak dan bertepuk tangan.
Dua puluh delapan negara memberikan suara setuju, 13 abstain dan enam negara menentang resolusi tersebut, termasuk Amerika Serikat dan Jerman. Pengesahan ini mendorong beberapa perwakilan Dewan untuk bersorak dan bertepuk tangan.
Resolusi tersebut menekankan "perlunya memastikan akuntabilitas untuk semua pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional untuk mengakhiri impunitas".
Dewan HAM PBB juga menyatakan "keprihatinan yang mendalam atas laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, termasuk kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Wilayah Palestina yang diduduki".
Meirav Eilon Shahar, perwakilan tetap Israel untuk PBB di Jenewa, menuduh Dewan tersebut telah "lama meninggalkan rakyat Israel dan lama membela Hamas".
"Menurut resolusi yang ada di hadapan Anda hari ini, Israel tidak memiliki hak untuk melindungi rakyatnya, sementara Hamas memiliki hak untuk membunuh dan menyiksa warga Israel yang tidak bersalah," ujarnya menjelang pemungutan suara. "Suara 'Ya' adalah suara untuk Hamas."
Amerika Serikat telah berjanji untuk memberikan suara menentang resolusi tersebut karena resolusi tersebut tidak memuat kecaman khusus terhadap Hamas atas serangan 7 Oktober, atau "referensi apa pun terhadap sifat teroris dari tindakan tersebut".
Namun demikian, Amerika Serikat mengatakan bahwa sekutunya, Israel, tidak melakukan cukup banyak hal untuk mengurangi bahaya bagi warga sipil.
"Amerika Serikat telah berulang kali mendesak Israel untuk memisahkan operasi militer terhadap Hamas dengan operasi kemanusiaan, untuk menghindari korban sipil dan untuk memastikan para pelaku kemanusiaan dapat menjalankan misi penting mereka dengan aman," kata Michèle Taylor, perwakilan tetap AS di Dewan Keamanan.
"Hal itu belum terjadi dan, hanya dalam waktu enam bulan, lebih banyak korban kemanusiaan yang terbunuh dalam konflik ini dibandingkan dengan perang manapun di era modern."
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang bertemu beberapa kali dalam setahun, adalah satu-satunya badan antarpemerintah yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Badan ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap catatan hak asasi manusia suatu negara dan memberikan wewenang untuk melakukan investigasi.
REUTERS
Pilihan Editor: Relawan WCK Tewas di Gaza, Polandia Tuntut Israel Minta Maaf dan Beri Kompensasi
