TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB, Jumat, 22 Maret 2024, gagal lagi mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Kali ini, rancangan resolusi Amerika Serikat untuk gencatan senjata di Gaza diveto Rusia dan Cina.
Apa isi dari resolusi yang diusulkan AS?
Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi DK PBB yang menggambarkan “gencatan senjata segera dan berkelanjutan” sebagai keharusan untuk melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Gencatan senjata juga akan bergantung pada pembebasan beberapa tawanan yang diambil oleh Hamas dalam serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober.
Sebelumnya, AS menghindari rujukan pada gencatan senjata dan memveto resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata, yang terakhir pada bulan Februari.
Hal ini menandai semakin kerasnya sikap Washington terhadap Israel. Pada awal perang yang telah berlangsung selama lima bulan, AS menolak kata-kata gencatan senjata dan memveto langkah-langkah yang mencakup seruan untuk segera melakukan gencatan senjata.
Apa alasan Rusia dan Cina memveto rancangan resolusi tersebut?
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, yang berbicara sebelum pemungutan suara, meminta para anggotanya untuk tidak memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut.
Dia mengatakan resolusi tersebut "sangat dipolitisasi" dan memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di Rafah, sebuah kota di ujung selatan Jalur Gaza di mana lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduknya berlindung di tenda-tenda darurat untuk menghindari serangan Israel lebih jauh di utara.
“Ini akan membebaskan tangan Israel dan mengakibatkan seluruh Gaza dan seluruh penduduknya harus menghadapi kehancuran, kehancuran, atau pengusiran,” kata Nebenzia dalam pertemuan tersebut.
Duta Besar Cina untuk PBB mengatakan rancangan undang-undang yang diajukan AS tidak berimbang dan mengkritik AS karena tidak secara jelas menyatakan penolakannya terhadap operasi militer apa pun yang dilakukan Israel di Rafah, yang menurutnya dapat menimbulkan konsekuensi yang parah.
“Rancangan AS … menetapkan prasyarat untuk gencatan senjata, yang tidak berbeda dengan memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembunuhan, yang tidak dapat diterima,” kata duta besar Zhang Jun setelah pemungutan suara.
Dia mengatakan jika AS serius mengenai gencatan senjata, AS tidak akan memveto beberapa resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.
