TEMPO.CO, Jakarta - Para menteri luar negeri Amerika Serikat, Republik Siprus, Komisi Eropa, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Qatar sepakat untuk membuka pelabuhan Ashdod, Israel, sebagai jalur pelengkap dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan konferensi video dengan rekan-rekan dari Siprus, Inggris, Uni Emirat Arab, Qatar, Uni Eropa, dan PBB untuk mengoordinasikan upaya kami dalam menjalankan koridor maritim ini. Kami juga tentu saja bekerja sama dengan Israel dalam hal ini,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken melalui keterangan resmi Kantor Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang diterima Antara di Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.
Blinken menjelaskan bahwa Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dalam pidato kenegaraannya pada pekan lalu, memerintahkan militer AS untuk membangun dermaga sementara di Gaza. Hal ini agar dapat membantu lonjakan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang sangat membutuhkan.
“Jika sudah terbentuk, koridor ini akan memungkinkan pendistribusian hingga dua juta bantuan makanan setiap hari serta obat-obatan, air bersih, dan pasokan bantuan kemanusiaan penting lainnya. Jerman, Yunani, Italia, Belanda, dan Kanada juga mendukung upaya ini,” ujar dia.
Keputusan para menteri tersebut disepakati pada pertemuan daring yang diadakan oleh Menteri Luar Negeri Republik Siprus Constantinos Kombos sebagai tuan rumah dan dihadiri Blinken, Komisioner Uni Eropa untuk Manajemen Krisis Janez Lenari, Menlu Inggris David Cameron, serta Menlu Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Lalu turut hadir Menlu Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi dan Koordinator Senior PBB untuk Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza Sigrid Kaag yang membahas upaya memajukan perencanaan pembukaan koridor maritime. Hal ini guna mengirimkan bantuan kemanusiaan tambahan yang sangat dibutuhkan ke Gaza melalui laut
Para menteri sepakat bahwa tidak ada pengganti untuk jalur darat melalui Mesir dan Yordania serta titik masuk dari Israel ke Gaza untuk pengiriman bantuan dalam skala besar. Para menteri juga sepakat bahwa membuka pelabuhan Ashdod untuk bantuan kemanusiaan akan menjadi pelengkap.
Kendati demikian, Blinken menegaskan bahwa pembukaan pelabuhan Ashdod akan membutuhkan waktu hingga benar-benar diterapkan, meskipun pihaknya mengusahakannya secepat mungkin. Ia juga menekankan pelabuhan Ashdod merupakan pelengkap, bukan pengganti, dan sebagai cara-cara lain untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Dan, khususnya, jalur darat tetap menjadi cara paling penting untuk membawa bantuan masuk dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Namun, ini akan membantu menutup kesenjangan yang ada, dan ini merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa kami melakukan segala cara yang memungkinkan untuk meningkatkan bantuan bagi mereka yang membutuhkannya melalui darat, laut, dan udara,” tuturnya.
Lebih lanjut, para menteri berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatan dan mengirim pejabat senior ke Republik Siprus pada 18 Maret untuk mendiskusikan lebih mendalam mengenai aktivasi koridor lebih lanjut. Ini termasuk upaya perencanaan militer AS untuk mendirikan dermaga sementara yang mampu menerima bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar.
Pejabat-pejabat senior juga akan melakukan konsultasi tentang kemungkinan membentuk dana bersama untuk mendukung koridor maritim dan mengkoordinasikan kontribusi dalam bentuk barang dan keuangan yang berkelanjutan.
Para menlu menegaskan kembali bahwa koridor maritim dapat dan harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan dan komoditas komersial ke Gaza melalui semua rute yang memungkinkan.
Termasuk perluasan jalur darat dan pengiriman udara yang berlanjut, bekerja sama erat dengan Koordinator Sigrid Kaag yang bertugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, memantau, dan memverifikasi aliran bantuan ke Gaza berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2720.
Para menteri juga menekankan perlunya Israel membuka jalur tambahan sehingga lebih banyak bantuan dapat mencapai Gaza, termasuk di wilayah Utara. Termasuk, meminta Israel untuk membebaskan secara keseluruhan pembatasan bea cukai guna memfasilitasi peningkatan aliran bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa.
Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel dari Gaza dan menerobos perbatasan. Serangan itu menewaskan 1.140 orang dan Hamas menyandera 240 orang lainnya.
Israel lalu membalas dengan serangan habis-habisan, memblokade penuh Gaza, melancarkan serangan darat di dalam wilayah kantong Palestina itu untuk "menumpas pejuang Hamas dan membebaskan sandera".
Sedikitnya 31.100 orang telah tewas di Jalur Gaza dan lebih dari 73.000 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan bahan pokok.
Pilihan Editor:
ANTARA
