TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, Rabu, 28 Februari 2024, mengatakan bahwa dia yakin Hamas memahami mengapa mereka tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan baru di wilayah Palestina.
Al-Maliki mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintahan “teknokratis” diperlukan, tanpa kelompok yang berperang sengit melawan Israel.
“Saat ini bukan waktunya bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagiannya, karena jika ini terjadi, maka mereka akan diboikot oleh sejumlah negara, seperti yang terjadi sebelumnya,” kata Al Maliki kepada asosiasi koresponden PBB.
“Kami tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional,” jelasnya.
Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan “keajaiban” pada pembicaraan antara perwakilan Hamas dan Fatah di Moskow pada Kamis untuk membahas pembentukan pemerintah Palestina yang bersatu dan pembangunan kembali Gaza.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel, dengan alasan perlunya perubahan setelah perang Israel Hamas di Gaza berakhir.
Dekrit Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan pemerintah akan tetap menjabat untuk sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.
Al-Maliki mengatakan prioritasnya adalah melibatkan komunitas internasional untuk membantu memberikan bantuan darurat kepada warga Palestina, dan kemudian memikirkan bagaimana Gaza dapat dibangun kembali.
“Nanti, kalau situasinya sudah tepat, barulah kami bisa mempertimbangkan opsi itu. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan situasi tersebut. Bagaimana menyelamatkan nyawa warga Palestina yang tidak bersalah. Bagaimana menghentikan perang gila ini dan bagaimana bisa melindungi rakyat Palestina,” ujarnya.
“Itulah mengapa saya pikir Hamas harus memahami hal ini, dan saya yakin mereka mendukung gagasan untuk membentuk pemerintahan teknokratis saat ini.”
“Pemerintahan yang terdiri dari para ahli, individu-individu yang berkomitmen penuh untuk mengambil kendali dan tanggung jawab pada periode ini – masa yang sulit – dan untuk membawa seluruh negara ke dalam masa transisi menuju situasi yang stabil di mana, pada pada akhirnya, kita mungkin bisa memikirkan pemilu.”
“Dan setelah pemilu, hasilnya akan menentukan jenis pemerintahan yang akan memerintah negara Palestina nantinya.”
Al-Maliki berada di Jenewa untuk menghadiri Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Perang di Gaza dimulai setelah kelompok militan Hamas yang menguasai wilayah Palestina melancarkan serangan pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.160 orang di Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP atas angka-angka Israel.
Militan Hamas juga menyandera, 130 di antaranya masih berada di Gaza.
Pengeboman balasan dan serangan darat Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 29.954 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut.
AL ARABIYA
Pilihan Editor: Pengorbanan Aaron Bushnell dan Rachel Corrie untuk Palestina, Mengapa AS Bungkam?
