TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan dokter magang di rumah sakit umum besar di Kota Seoul, Korea Selatan, dan sekitarnya telah memulai mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran. Aksi mogok tersebut telah berlangsung selama tiga hari dan menimbulkan kesulitan dalam penanganan pasien.
Menurut laporan, 8.816 dokter magang atau sekitar 71,2 persen dari jumlah total dokter junior telah mengajukan pengunduran diri mereka. Lebih dari 7.800 di antaranya bahkan sudah meninggalkan tempat kerja mereka. Wakil Menteri Kesehatan Kedua, Park Min-soo, menyatakan bahwa pemerintah telah memerintahkan 6.228 dokter magang untuk kembali bekerja.
Pengunduran diri massal dokter junior telah memicu kekhawatiran akan kekosongan dalam layanan perawatan kesehatan. Saat ini, hampir semua unit gawat darurat kecuali satu rumah sakit besar di Korea Selatan berada dalam status siaga. Pemogokan ini telah memaksa rumah sakit untuk menolak pasien dan membatalkan prosedur medis, yang meningkatkan kekhawatiran akan gangguan lebih lanjut dalam sistem medis jika konflik terus berlanjut.
Beberapa dokter mengungkapkan kekhawatiran bahwa peningkatan jumlah pasien akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan kedokteran. Pendapat ini diungkapkan oleh 200 dokter dan mahasiswa kedokteran dalam demonstrasi di provinsi barat daya Jeolla Utara.
Para dokter di Seoul berencana untuk mengadakan rapat umum di depan kantor Presiden Yoon Suk Yeol. Namun, pejabat pemerintah telah menyerukan para dokter untuk menghentikan protes mereka dan memprioritaskan pasien.
Di sidang parlemen, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menolak klaim beberapa dokter bahwa rencana peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran bertujuan untuk tujuan politik menjelang pemilihan umum April mendatang.
Para pengunjuk rasa menyatakan bahwa Korea Selatan memiliki cukup dokter, dan pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan gaji dan pengurangan beban kerja sebelum merekrut lebih banyak mahasiswa kedokteran.
Akibat pemogokan tersebut, kamar motel dan rumah sewa di sekitar rumah sakit besar di Seoul sudah penuh dipesan oleh pasien dari pedesaan yang prosedur medisnya tertunda.
Keseluruhan, pemogokan dokter di Korea Selatan telah menimbulkan dampak yang signifikan pada sistem perawatan kesehatan dan menyoroti ketegangan antara pemerintah dan profesi medis dalam hal kebijakan pendidikan kedokteran.
Pemerintah Korea Selatan pada Senin, 26 Februari 2024, mengumumkan memberi waktu sampai akhir Februari 2024 bagi dokter-dokter muda yang sedang melakukan aksi mogok kerja massal untuk kembali ke rumah sakit, atau mereka menghadapi risiko dihukum.
Menteri Keamanan Korea Selatan, Lee Sang-min, menyampaikan permohonan terakhir dari pemerintah terkait situasi ini saat membuka pertemuan sebuah gugus tugas pada Senin, 26 Februari 2024. Dia menegaskan bahwa kekacauan di rumah sakit semakin meningkat dan layanan gawat darurat telah mencapai situasi yang berbahaya.
“Jika Anda kembali ke rumah sakit yang Anda tinggalkan setidaknya pada 29 Februari, Anda tidak akan diminta bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi,” katanya. Lee mengimbau para dokter untuk mengingat suara mereka akan terdengar keras dan paling efektif saat Anda berada di sisi pasien.
Sebelumnya, pemerintah Seoul telah mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap dokter-dokter yang melakukan mogok kerja, termasuk tindakan penuntutan, penangkapan, dan pencabutan lisensi kedokteran.
Di sisi lain, dokter muda menekankan pentingnya pemerintah untuk menangani isu-isu upah dan kondisi kerja sebelum menerapkan rencana peningkatan kuota mahasiswa kedokteran. Sementara itu, dokter-dokter senior dan praktisi swasta telah melakukan demonstrasi menekan pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut, meskipun mereka tidak turut serta dalam mogok kerja.
MICHELLE GABRIELA | ANTARA | REUTERS | NABIILA AZZAHRA
Pilihan Editor: Korea Selatan Beri Waktu Sampai Akhir Februari bagi Aksi Mogok Kerja Dokter
