TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kehakiman Amerika Serikat pada Kamis, 22 Februari 2024 untuk pertama kalinya menunjuk seorang pejabat yang akan fokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Keputusan ini diambil ketika lembaga tersebut tengah bergulat dengan potensi dampak AI terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.
“Kementerian Kehakiman harus mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat untuk memenuhi misi kami dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga negara kita tetap aman dan melindungi hak-hak sipil,” kata Jaksa Agung Merrick Garland dalam sebuah pernyataan.
Ahli yang ditunjuk adalah Jonathan Mayer, seorang profesor dari Universitas Princeton yang meneliti teknologi dan hukum. Kementerian Kehakiman menyebut Mayer akan menjabat sebagai kepala penasihat sains dan teknologi serta kepala AI. Dia ditugasi untuk memberi saran kepada Garland dan pimpinan di Kementerian Kehakiman mengenai isu-isu terkait teknologi baru, termasuk cara mengintegrasikan AI secara bertanggung jawab ke dalam penyelidikan dan penuntutan pidana.
Dengan berkembangnya AI, para pejabat di Amerika Serikat telah berupaya meminimalkan bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut, yang kini masih diatur secara longgar. Selain itu, para pejabat juga berusaha mendapatkan potensi manfaat dari AI.
Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco saat berpidato di Inggris pekan lalu, mengatakan Kementerian Kehakiman telah menggunakan AI untuk melacak sumber opioid dan obat-obatan terlarang lainnya, menganalisis informasi yang dikirimkan ke FBI, dan mengatur bukti yang dikumpulkan dalam penyelidikannya atas serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol.
Monaco mengatakan teknologi ini dapat membantu mendeteksi dan menggagalkan rencana teror dan tindakan agresif dari musuh-musuh Amerika. Namun dia mengatakan pihaknya juga khawatir akan potensinya untuk memperkuat bias yang ada, mengganggu pemilu, dan menciptakan peluang baru bagi penjahat dunia maya.
“Setiap teknologi baru adalah pedang bermata dua, namun AI mungkin merupakan pisau yang paling tajam,” kata Monaco dalam pidatonya di Universitas Oxford.
Mayer, pejabat yang baru ditunjuk, akan memimpin dewan penegakan hukum dan pejabat hak-hak sipil yang baru dibentuk untuk memberi nasihat kepada Kementerian Kehakiman mengenai etika dan kemanjuran sistem AI. Profesor hukum itu juga akan berupaya merekrut lebih banyak pakar teknologi ke departemen tersebut.
Mayer pernah menjabat sebagai penasihat teknologi untuk Wakil Presiden Kamala Harris ketika dia sebagai senator Amerika Serikat. Dia juga bekerja untuk Komisi Komunikasi Federal.
REUTERS
Pilihan editor: Divonis 6 Tahun Bui karena Selundupkan Kokain, Atlet Sepak Bola Quincy Promes Siap Banding
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
