Namun, perwakilan dari pemerintah Taliban absen dari pertemuan tersebut. Kantor luar negeri Afghanistan yang dipimpin Taliban menyatakan enggan hadir setelah PBB menolak permintaan mereka untuk bertindak sebagai satu-satunya perwakilan resmi Afghanistan, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pertemuan tersebut, kantor luar negeri Afghanistan mengatakan bahwa pendekatan komunitas internasional kepada Taliban ditandai dengan “pembebanan, tuduhan dan tekanan sepihak.”
Guterres mengatakan kondisi yang diminta Taliban tidak dapat diterima, karena sama saja dengan mengakui rezim tersebut sebagai pemerintah sah Afghanistan.
Retno mengamini pernyataan tersebut. Dalam pertemuan, dia menyampaikan bahwa Indonesia menekankan keterlibatan antara Taliban dan komunitas internasional perlu terus dilakukan. “Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan,” ujarnya.
Berbicara pada konferensi pers yang mengakhiri pertemuan dua hari tersebut, Guterres mengatakan dia akan memulai proses penunjukan utusan PBB untuk mengoordinasikan keterlibatan antara pemerintahan Taliban di Afghanistan dan komunitas internasional.
Utusan baru tersebut akan menemukan cara untuk bekerja lebih efektif dengan Taliban yang memegang kekuasaan di Kabul, kata Guterres. Sekjen PBB itu menambahkan bahwa ia berharap peningkatan keterlibatan dengan Taliban akan mendorong partisipasi mereka dalam pertemuan di masa depan.
Indonesia sepakat dengan rekomendasi Sekjen PBB tersebut, seperti disampaikan Retno. Namun dia mengatakan bahwa utusan khusus tersebut harus dipastikan dapat bertugas dan menyampaikan hasil kerja yang nyata.
