“Kami harus menunggu selama tiga jam dan polisi membuka gerbang keamanan sekitar jam 3 pagi dan kami harus berlari ke depan kedutaan untuk mencoba mendapatkan tempat untuk mendapatkan tanda terima,” katanya. Ia menggunakan nama samaran karena takut akan keselamatannya.
“Setelah kami mendapat token, orang-orang yang tidak mendapatkannya masih mengantre di depan kedutaan dengan harapan bisa memberikan tambahan kuota.”
Undang-undang tersebut dibuat oleh junta sebelumnya pada tahun 2010 tetapi tidak pernah digunakan dan tidak jelas bagaimana undang-undang tersebut akan ditegakkan. Tidak ada rincian tentang bagaimana mereka yang dipanggil akan bertugas di dinas militer. Banyak anak muda tidak mau menunggu dan mencari tahu.
“Saya akan pergi ke Bangkok dengan visa turis dan berharap bisa tinggal di sana untuk sementara waktu,” kata Aung Phyo.
“Saya belum memutuskan untuk bekerja atau belajar. Saya hanya ingin melarikan diri dari negara ini.”
Junta mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah untuk mempersenjatai milisi pro-militer saat memerangi lawan di seluruh negeri. Militer menghadapi perlawanan dari “Pasukan Pertahanan Rakyat” anti-kudeta dan kelompok bersenjata yang sudah lama ada dari etnis minoritas.
Juru bicara Junta Zaw Min Tun mengatakan pada hari Sabtu bahwa sistem dinas militer diperlukan karena situasi yang terjadi di negara tersebut. Lebih dari 4.500 orang telah terbunuh dalam tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat sejak kudeta pada Februari 2021. Sekitar lebih dari 26.000 orang ditangkap, menurut kelompok pemantau lokal.
NDTV
Pilihan editor: Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
