TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Spanyol dan Irlandia meminta Komisi Eropa pada Rabu, 14 Februari 2024, untuk segera meninjau apakah Israel mematuhi kewajiban hak asasi manusianya di Gaza, seiring dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel untuk menunda serangan ke kota perbatasan selatan yang berpenduduk padat, Rafah.
Kedua pemimpin tersebut, yang bersama-sama dengan Belgia telah menjadi yang paling vokal di Eropa mengenai operasi militer Israel di Gaza sejak konflik lima bulan dimulai, mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah merupakan "ancaman besar dan segera yang harus segera dihadapi oleh masyarakat internasional".
"Kami juga mengingat kengerian 7 Oktober, dan menyerukan pembebasan semua sandera dan gencatan senjata segera yang dapat memfasilitasi akses untuk pasokan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan," kata kedua perdana menteri dalam surat bersama yang diterbitkan di situs web pemerintah Spanyol.
Sedikitnya 1.200 warga Israel terbunuh dan sekitar 250 orang disandera dalam sebuah serangan yang dilakukan oleh militan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, yang mendorong Israel untuk melakukan pembalasan. Sedikitnya 28.576 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan-serangan Israel, kata kementerian kesehatan di Gaza pada Rabu.
Sebuah sumber pemerintah Spanyol mengatakan bahwa mereka yakin bahwa negara-negara Eropa akan bersatu dalam posisi yang lebih tegas dan agar Komisi Eropa mengambil tindakan yang lebih konkret atas tindakan Israel di Gaza. Sumber tersebut menunjuk pada sebuah cuitan pada Selasa oleh Alexander De Croo, Perdana Menteri Belgia yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, yang mengatakan bahwa tindakan Israel tersebut dapat menimbulkan "bencana kemanusiaan yang tidak tanggung-tanggung".
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock juga mengatakan sebelum pembicaraan yang dijadwalkan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serangan terhadap Rafah akan membahayakan situasi kemanusiaan di sana.
Meskipun hanya Spanyol dan Irlandia yang menandatangani surat tersebut, sumber tersebut mengatakan bahwa mereka mengharapkan dukungan lebih lanjut untuk peninjauan kembali perjanjian tersebut ketika para menteri bertemu di Dewan Eropa pada Maret.
Intervensi mereka dilakukan setelah Afrika Selatan mengajukan Israel ke Mahkamah Internasional atas tuduhan bahwa Israel melakukan genosida.
Komisi Uni Eropa mengonfirmasi penerimaan surat tersebut.
Seorang juru bicara Uni Eropa mengatakan: "Kami mendesak semua pihak yang terkait dengan Israel untuk menghormati hukum internasional dan kami mencatat bahwa harus ada penghormatan, harus ada pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional."
Dua minggu yang lalu, Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengatakan bahwa ia sedang melakukan pembicaraan dengan para kepala pemerintahan Uni Eropa lainnya untuk meninjau kembali Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel dengan dasar bahwa Israel mungkin melanggar klausul hak-hak asasi manusia dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian yang telah berusia 23 tahun ini menetapkan kerangka kerja untuk perdagangan bebas barang, jasa dan modal, berdasarkan "penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi".
Varadkar mengatakan bahwa beberapa negara Uni Eropa juga sedang membicarakan kemungkinan pengakuan bersama atas negara Palestina.
REUTERS
Pilihan Editor: Manufaktur Robot Bedah Digugat karena Sebabkan Pasien Kanker Usus Besar Meninggal
