TEMPO.CO, Jakarta - Afrika Selatan meminta semua negara menghentikan pendanaan dan memfasilitasi aksi militer Israel di Gaza. Seruan ini menyusul Pengadilan Dunia yang sebelumnya menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza adalah genosida.
Menteri Luar Negeri Naledi Pandor mengatakan dia telah bertemu dengan jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pekan lalu untuk membahas rujukan bersama yang dibuat Afrika Selatan pada bulan November dengan negara-negara lain mengenai situasi di wilayah Palestina. "Saya bertanya kepadanya mengapa dia bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan tidak bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Namun saya membaca beberapa dari apa yang dia katakan bahwa penyelidikan masih berlangsung," kata Pandor kepada wartawan.
Mahkamah Internasional (ICJ) pekan lalu memerintahkan Israel mencegah pasukannya melakukan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan warga Palestina di Gaza. Kasus itu diajukan oleh Afrika Selatan.
ICJ tidak menuntut gencatan senjata dan belum memutuskan apakah genosida telah terjadi di Gaza. Keputusan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Afrika Selatan selama beberapa dekade telah menjadi pendukung perjuangan Palestina. Afrika Selatan membandingkan penderitaan warga Palestina dengan penderitaan warga kulit hitam Afrika Selatan di bawah apartheid. Israel membantah tuduhan genosida dan menolak perbandingan dengan era apartheid.
Sebelumnya Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2023. Putin dituduh mengawasi deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina.
Rusia, seperti Israel, tidak mengakui yurisdiksi ICC dan menolak tuduhan tersebut. Pandor mengatakan keputusan ICJ memperjelas bahwa masuk akal bahwa genosida sedang terjadi terhadap rakyat Palestina di Gaza. "Hal ini tentu mewajibkan semua negara untuk menghentikan pendanaan dan memfasilitasi tindakan militer Israel,” ujarnya.
REUTERS
Pilihan editor: Istri Mantan PM Pakistan Imran Khan Jalani Hukuman Penjara di Rumah
![Petugas polisi berbaris saat demonstran berunjuk rasa ke Istana Raja untuk menyerahkan surat yang ditulis kepada raja, sebagai bagian dari unjuk rasa untuk menyerukan penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan reformasi monarki di Bangkok, Thailand, 8 November , 2020. [REUTERS / Soe Zeya Tun]](https://statik.tempo.co/data/2020/11/09/id_979299/979299_400.jpg)
