TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan memimpin delegasi ke Debat Terbuka Tingkat Menteri di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Keamanan PBB) terkait situasi terkini Timur Tengah termasuk isu Palestina.
Dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri Malaysia yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin 22 Januari 2024, Menlu Mohamad akan merekomendasikan agar Negara Palestina secara resmi diakui sebagai Negara Anggota PBB dengan keanggotaan penuh.
Ini menunjukkan perjuangan hak absolut mereka menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan serta kedaulatan yang telah lama diingkari, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara.
Pada kesempatan itu Menlu Malaysia juga akan menyerahkan kartu pos khusus dari Perdana Menteri dan Anggota Kabinet kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Kartu pos ini berisi seruan agar PBB menerima Negara Palestina sebagai Negara Anggota PBB dengan penuh keanggotaannya, dan pada saat yang sama menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
Menlu Mohamad mengulangi desakan Malaysia untuk gencatan senjata segera di Gaza dan menentang berlanjutnya pemindahan paksa rakyat Palestina.
Malaysia juga menegaskan pentingnya pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk menangani pembinasaan kemanusiaan yang terjadi di Semenanjung Gaza.
Kemlu Malaysia juga menyebutkan akan mendesak agar Israel bertanggungjawab atas tindakan yang terang-terangan melanggar hukum internasional.
Menlu Malaysia juga akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB dan menyampaikan dukungan Malaysia atas seruan terbarunya agar bantuan kemanusiaan disalurkan ke Gaza dengan cepat, aman, komprehensif, dan tanpa hambatan.
Malaysia juga menyatakan dukungan terhadap Sigrid Kaag, mantan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Belanda, dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza yang baru.
Pilihan Editor: Menlu Arab Saudi: Tak Ada Normalisasi Hubungan dengan Israel Tanpa Pengakuan Negara Palestina
ANTARA
