Profil Hakim Ad Hoc di ICJ dalam Sidang Dugaan Genosida oleh Israel di Gaza

TEMPO.CO, Jakarta - Afrika Selatan dan Israel masing-masing menunjuk satu hakim ad hoc untuk turut mengadili kasus tuduhan genosida di Gaza di Mahkamah Internasional (ICJ) yang berlangsung pada 11 Januari dan 12 Januari 2024. Mereka adalah hakim yang dipilih khusus untuk kasus Afrika Selatan melawan Israel saja.

 
Mantan wakil ketua hakim Afrika Selatan, Dikgang Moseneke, telah ditunjuk oleh negara tersebut sebagai hakim ad hoc. Sementara Israel menunjuk Aharon Barak, pensiunan presiden Mahkamah Agung Israel, untuk peran itu.

 
Di ICJ, ada 15 hakim yang dipilih dari berbagai negara oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan sembilan tahun. Agar dapat terpilih, seorang kandidat harus memperoleh suara mayoritas absolut di kedua badan tersebut. Sepertiga anggota ICJ dipilih setiap tiga tahun sekali, dan hakim sebelumnya berhak untuk dipilih kembali.

   
Jika ICJ tidak memiliki hakim yang berkewarganegaraan dari negara-negara pihak dalam kasus tertentu, masing-masing negara tersebut dapat memilih seorang hakim ad hoc. Hakim yang dipilih dapat berasal dari negara mana pun dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan hakim non ad hoc.

 
Presiden ICJ saat ini, Hakim Joan Donoghue dari Amerika Serikat, membacakan jejak karier dan kualifikasi para hakim ad hoc sebelum meresmikan peran mereka dan memulai sidang. Berikut sosok Dikgang Moseneke dan Aharon Barak yang ditunjuk menjadi hakim ad hoc dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel.

 

Dikgang Moseneke
Lahir pada Desember 1947 di Pretoria, Afrika Selatan, Dikgang Moseneke adalah pensiunan Wakil Ketua Hakim Republik Afrika Selatan dan Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Sebelum diangkat ke Mahkamah Konstitusi, ia adalah hakim di Pengadilan Tinggi di Pretoria.

 
Moseneke menyandang gelar bidang bahasa Inggris, ilmu politik dan hukum dari Universitas Afrika Selatan. Ia berpraktik sebagai pengacara dan advokat di bar Pretoria mulai 2001. Kemudian ia diangkat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi di Pretoria, dan setahun kemudian menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. 

 
Ia menjabat wakil ketua hakim selama lebih dari satu dekade dan bertindak sebagai ketua hakim pada 2013 dan 2014, sebelum akhirnya pensiun sebagai wakil ketua pada 2016.

 
Hakim Moseneke juga merupakan profesor kehormatan di departemen yurisprudensi di Universitas Pretoria dan pernah menjabat rektor Pretoria Technicon (sekarang Universitas Teknologi Tshwane) dan Universitas Witwatersrand di Johannesburg. 

 
Hakim Moseneke telah menerima banyak gelar doktor kehormatan dan penghargaan. Ketika mengejar karier korporat pada 1995 hingga 2001, Moseneke telah menjadi ketua di berbagai korporasi.

Sisi lain Hakim Moseneke adalah pada Maret 1963 atau saat dia berusia 15 tahun, dia pernah ditangkap, ditahan dan dihukum karena berpartisipasi dalam kegiatan politik yang menentang rezim apartheid.

 

Aharon Barak
Aharon Barak meraih gelar PhD di bidang hukum dari Universitas Ibrani Yerusalem dan menjabat Dekan Fakultas Hukum universitas tersebut antara 1974 dan 1975. Ia diangkat ke Mahkamah Agung Israel pada 1978 dan menjabat sebagai presiden pada 1995 hingga 2006. 

 
Sebelum bergabung dengan Mahkamah Agung, Hakim Barak menjabat sebagai Jaksa Agung Negara Israel antara 1944, 1975, dan 1978. Ia pernah mengajar hukum di sejumlah sekolah hukum, termasuk Universitas Yale, Universitas Ibrani Yerusalem, dan Universitas Reichman di Herzliya, Israel. Ia juga telah banyak menulis tentang hukum dan telah menerima banyak gelar kehormatan dan penghargaan.

 

Hakim ICJ berjanji independen
Setelah Hakim Donoghue membacakan profil para hakim ad hoc, masing-masing Moseneke dan Barak menyampaikan pernyataan sebagai hakim ICJ. Keduanya menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas dan menjalankan kekuasaan sebagai hakim dengan hormat, setia, tidak memihak, dan penuh kesadaran.

 
“Saya menyatakan mereka telah dilantik sebagai hakim ad hoc,” kata Donogue sebelum memulai proses persidangan.

Sumber :  South African Literary Awards | speach President ICJ 

Pilihan Editor: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia