TEMPO.CO, Jakarta - Kongo, Rwanda, dan Chad telah membantah bahwa mereka berdiskusi dengan Israel untuk rencana merelokasi warga Palestina dari Gaza ke tiga negara Afrika tersebut. Rencana itu pertama kali dilaporkan oleh Zman Israel, media saudara Times of Israel yang berbahasa Ibrani pada 3 Januari lalu.
Zman Israel mengungkap bahwa koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang melakukan kontak rahasia dengan Kongo dan beberapa negara lain untuk menerima ribuan imigran dari Gaza. “Kongo akan bersedia menerima migran, dan kami sedang melakukan pembicaraan dengan negara lain,” kata media tersebut, mengutip seorang sumber seniornya di kabinet Israel.
Kongo membantah laporan tersebut pada Jumat, 5 Januari 2024. “Bertentangan dengan apa yang diberitakan di beberapa media, tidak pernah ada negosiasi, diskusi atau inisiatif apa pun antara Pemerintah kami dan Pemerintah Israel mengenai dugaan penerimaan migran Palestina di tanah Kongo,” kata Menteri Komunikasi dan Media Kongo, Patrick Muyaya lewat media sosial X.
Rwanda menyusul Kongo dalam membantah laporan tersebut, mengeluarkan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional pada hari yang sama. Pemerintah Rwanda menyebut langsung bahwa kabar diskusi tersebut merupakan “disinformasi” yang diterbitkan oleh Zman Israel, “yang menuduh adanya pembicaraan antara Rwanda dan Israel mengenai pemindahan warga Palestina dari Gaza”.
“Ini sepenuhnya salah. Diskusi seperti ini belum pernah terjadi baik saat ini maupun di masa lalu, dan disinformasi harus diabaikan,” kata Pemerintah Rwanda dalam pernyataannya. Juru bicara Pemerintah Rwanda, Yolande Makolo, mengutip cuitan Middle East Eye tentang laporan Zman Israel, mengatakan hal itu tidak benar. Dia berkata, “Rwanda tidak terlibat dalam pembicaraan semacam itu.”
Kementerian Komunikasi Chad pun mengeluarkan keterangan pers pada Jumat malam, menyatakan bahwa Pemerintah Chad dengan tegas membantah tuduhan pembicaraan dengan Israel untuk menyambut ribuan warga Palestina dari Gaza. Namun keterangan itu menyebut saluran televisi Israel I24 sebagai sumbernya.
“Kami selalu mendukung gencatan senjata yang langgeng dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan standar internasional,” kata pernyataan tersebut, yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi sekaligus juru bicara Pemerintah Chad, Abderaman Koulamallah.
Topik perpindahan massal warga Palestina dari Gaza sedang dibicarakan di dalam kabinet Israel. Wacana itu muncul di tengah pembombardiran Israel di wilayah kantong tersebut yang telah menewaskan lebih dari 22 ribu orang dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi.
Baru-baru ini, dua menteri Israel yaitu Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ramai dikecam oleh komunitas internasional — termasuk Indonesia — atas pernyataannya yang menyerukan hal tersebut.
“Kami ingin mendorong emigrasi yang disengaja, dan kami perlu menemukan negara-negara yang bersedia menerima mereka (warga Gaza),” kata Smotrich kepada saluran televisi Israel Channel 12 pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Pernyataan serupa diulangi oleh Ben-Gvir dalam kesempatan berbeda. Pada rapat faksi partai sayap kanan Otzma Yehudit pada Senin, Ben-Gvir mengatakan di hadapan para wartawan dan anggota partai bahwa perang memberikan “kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza”. Dia menyebut kebijakan tersebut sebagai “solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi.”
Pilihan Editor: Iran Tangkap 11 Tersangka Ledakan Bom, Pelayat Tuntut Balas Dendam
