Menteri Jepang Ramai-ramai Mundur Karena Terlibat Kasus Suap

TEMPO.CO, Jakarta - Empat menteri di Jepang mundur setelah terindikasi suap. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno membenarkan bahwa ia mengundurkan diri. Langkahnya diikuti pula oleh Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki, dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita yang juga telah mengajukan pengunduran diri.

Michiko Ueno, penasihat khusus perdana menteri, juga meninggalkan jabatannya serta lima wakil menteri, kata Matsuno, yang juga merupakan kepala juru bicara pemerintah, kepada wartawan.

"Saya pikir saya ingin membereskan semuanya," kata Nishimura kepada wartawan. Ia mengatakan sehari sebelumnya bahwa dia akan menangani tuduhan tersebut "langsung".

"Saya akan melakukan upaya seperti bola api dan memimpin LDP untuk mengembalikan kepercayaan publik," katanya kepada wartawan.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah memecat empat menteri kabinet pada Kamis, guna membatasi dampak dari skandal keuangan terbesar. 

"Penting untuk mengetahui apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan permasalahan apa saja yang perlu ditangani oleh LDP secara keseluruhan," ujar Kishida mengatakan kepada wartawan pada Kamis malam, 14 Desember 2023. 

Ia mengacu pada Partai Demokrat Liberal yang berkuasa. "Saya bertekad melakukan segala upaya agar LDP sama untuk merebut kembali kepercayaan publik."

Mantan menteri luar negeri Yoshimasa Hayashi menggantikan Matsuno sementara mantan menteri kehakiman Ken Saito mengambil posisi Nishimura dalam perubahan penting tersebut.

Kishida tidak perlu mengadakan pemilu sampai bulan Oktober 2025. Kelompok oposisi yang terpecah secara historis telah berjuang untuk membuat terobosan berkelanjutan dalam dominasi LDP.

Namun para analis politik mempertanyakan apakah karena berkurangnya dukungan masyarakat, ia dapat bertahan hingga September, ketika pemilihan kepemimpinan untuk partai yang berkuasa dijadwalkan.

Suap tersebut diduga diberikan kepada anggota partai yang melebihi kuota penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai. "Kalau penjualan tiket lebih dari yang wajib dijual, itu semua jadi pemasukan," kata seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor anggota parlemen LDP kepada stasiun televisi ANN, dengan wajah dan suaranya yang disamarkan.

Skandal terbaru ini melibatkan faksi terbesar dalam LDP, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe sebelum pembunuhannya tahun lalu.

Kelompok yang sampai saat ini dipimpin oleh Kishida sendiri juga diduga gagal mendeklarasikan lebih dari 20 juta yen dalam tiga tahun hingga tahun 2020, menurut laporan Asahi Shimbun.

REUTERS | FRANCE 24

Pilihan editor: Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Hancur Diserang Israel