TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, ketika tiba di pertemuan puncak Uni Eropa yang berisiko tinggi, menyatakan dengan jelas bahwa ia akan memblokir pembicaraan aksesi UE dengan Ukraina, dan dengan tegas menentang pandangan para pemimpin UE lainnya.
Orban memblokir perundingan keanggotaan UE dan memberikan bantuan keuangan sebesar 50 miliar euro ($54 miliar) untuk Kyiv dari anggaran UE, yang membuat mitra UE jengkelnya pada saat yang genting bagi Ukraina.
KTT tersebut digelar setelah sebuah serangan balasan Ukraina gagal membuat kemajuan besar dan dengan pemerintahan Biden hingga saat ini gagal memberikan paket bantuan US $60 miliar untuk Kyiv lewat Kongres.
"Tak ada alasan untuk menegosiasikan keanggotaan Ukraina saat ini,” kata Orban ketika ia tiba di KTT Brussels.
“Kita harus kembali lagi nanti, kembali ke isu itu lagi ketika (prasyaratnya) dipenuhi oleh pihak Ukraina,” katanya.
Dia juga menyebutkan pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Juni mendatang, dan mengatakan bahwa blok tersebut harus “berperilaku demokratis” dan menunggu konsensus politik baru yang akan muncul, yang berpotensi menandakan penundaan selama berbulan-bulan untuk memulai perundingan mengenai Ukraina.
Para pejabat dan diplomat mengatakan mereka bersiap menghadapi serangkaian pertemuan puncak yang sulit yang bisa berlangsung hingga Jumat malam atau bahkan hingga akhir pekan.
Semua dari 27 pemimpin nasional UE kecuali Orban mendukung dimulainya perundingan aksesi.
“Jika Ukraina tidak mendapat dukungan dari UE dan AS, maka (Presiden Rusia Vladimir) Putin yang akan menang,” kata Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar saat tiba di pertemuan puncak tersebut, dan menggambarkannya sebagai salah satu pertemuan paling penting yang pernah ia lakukan. dihadiri.
Keputusan mengenai perundingan aksesi – yang, setelah dimulai, akan membutuhkan proses yang sangat panjang dan memakan waktu bertahun-tahun – membutuhkan suara bulat dan pihak Hongaria, yang membina hubungan dekat dengan Moskow, sebelumnya bersikeras bahwa Ukraina tidak siap untuk langkah seperti itu.
Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mengatakan dia tidak optimistis namun menambahkan: "Saya berharap kita bisa mendapatkan kesepakatan setidaknya pada beberapa elemen yang dipertaruhkan."
