TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat Liberal (LDP), yang berkuasa di Jepang sedang jadi sorotan akibat terlibat dugaan skandal penggalangan dana. Sejumlah anggota parlemen akan diselidiki terkait kasus ini, sehingga semakin melemahkan popularitas Perdana Menteri Fumio Kishida.
Jaksa Tokyo akan mulai menyelidiki puluhan anggota parlemen dari LDP, termasuk para menteri saat ini, minggu depan atas lebih dari 100 juta yen (Rp10,5 miliar) hasil penggalangan dana yang tidak tercatat dalam catatan resmi, demikian dilaporkan media Jepang, Kamis, 7 Desember 2023.
Investigasi berpusat pada uang yang dikumpulkan dari penjualan tiket untuk acara-acara partai – beberapa di antaranya kemudian diberikan langsung kepada anggota parlemen oleh partai dan tidak dicatat.
Juru bicara Kantor Kejaksaan Tokyo mengatakan mereka tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai masalah yang sedang diselidiki.
Kishida pada hari Rabu memerintahkan partainya untuk menghentikan sementara semua acara tersebut dan mengatakan dia menangani masalah ini “dengan rasa krisis yang kuat”.
Popularitas pemerintahan Kishida telah merosot menjadi kurang dari 30% dalam jajak pendapat baru-baru ini, sebagian disebabkan oleh kekhawatiran pemilih mengenai kenaikan biaya dan kenaikan pajak, dan beberapa analis mengatakan Kishida mungkin akan kesulitan untuk tetap menjabat meskipun oposisi yang terpecah tidak menimbulkan ancaman langsung pada cengkeraman kekuasaan partainya.
"Saya kira dia tidak akan bisa mempertahankan kekuasaannya lebih lama lagi... dan hal ini sebagian disebabkan oleh skandal besar ini dan kita belum melihat akhir dari skandal ini," kata Koichi Nakano, seorang profesor yang berspesialisasi dalam bidang politik Universitas Sophia Tokyo.
LDP – yang telah memegang kekuasaan hampir sepanjang era pascaperang Jepang – akan mengadakan pemilihan kepemimpinan pada bulan September 2024 dan pemilihan umum akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Oktober 2025.
Penyelidikan tersebut berfokus pada dana yang dikumpulkan oleh faksi terbesar di LDP yang pernah dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, dan Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura dan Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno telah mengawasi pembukuan faksi tersebut dalam lima tahun terakhir, menurut laporan Yomiuri Shimbun.
Matsuno, yang mengadakan konferensi pers setiap hari, menolak mengomentari tuduhan tersebut meskipun ada banyak pertanyaan dari media termasuk pada hari Kamis. Nishimura juga menolak berkomentar.
Sekretaris Jenderal LDP, Toshimitsu Motegi, mengatakan pekan ini bahwa para pemimpin partai telah diminta untuk meneliti laporan pendanaan mereka dan melakukan koreksi jika diperlukan.
Jaksa berencana mulai menginterogasi anggota parlemen setelah sidang parlemen saat ini berakhir pada 13 Desember, kata Yomiuri.
REUTERS
Pilihan Editor Pengungsi Gaza Terpojok di Rafah, Tetap Terancam Serangan Udara Israel
