Papua Nugini akan Rekrut Polisi Australia Jadi Pejabat di Kepolisian

TEMPO.CO, Jakarta - Papua Nugini akan merekrut petugas kepolisian Australia untuk posisi-posisi penting dalam kepolisian nasionalnya, berdasarkan perjanjian keamanan luas yang akan ditandatangani pekan ini.

Menteri luar negeri Papua Nugini kepada Reuters  Selasa 5 Desember 2023 mengatakan perjanjian ini juga mencakup pertahanan dan biosekuriti.

Perdana Menteri Papua Nugini James Marape akan melakukan perjalanan ke Canberra untuk menandatangani perjanjian keamanan pada hari Kamis, kata Menteri Luar Negeri Justin Tkatchenko kepada Reuters.

Ini setelah Marape juga memenangkan komitmen dari Australia mengenai biosekuriti yang akan meningkatkan ekspor pertanian negaranya.

“Ini menunjukkan komitmen kami terhadap Australia sebagai salah satu mitra keamanan tradisional kami saat ini dan di masa depan,” kata Tkatchenko kepada Reuters dalam wawancara telepon.

Perjanjian keamanan Australia ditunda setelah adanya reaksi balik dari beberapa politisi oposisi PNG terhadap perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat pada Mei yang menurut mereka melanggar kedaulatan PNG.

Pemerintah PNG memberikan akses ke pelabuhan dan bandara, dan dapat melibatkan negara terbesar di Kepulauan Pasifik dalam persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Cina.

Cina menjalin hubungan keamanan dan kepolisian dengan negara tetangganya, Kepulauan Solomon, tahun lalu. PNG, yang terletak beberapa kilometer di utara Australia, juga sedang didekati oleh Cina di tengah meningkatnya ketegangan antara dua negara besar tersebut.

Pertahanan dan kepolisian internal adalah bagian utama dari perjanjian keamanan dengan Australia, sambil menghormati kedaulatan PNG, serta membantu petani untuk memenuhi aturan biosekuriti Australia yang ketat dan meningkatkan teknologi biometrik untuk bandara, kata Tkatchenko.

“Menghormati satu sama lain adalah hal yang besar,” ia menegaskan.

Pada 2005, pengadilan PNG memutuskan bahwa Polisi Federal Australia yang dikerahkan ke PNG tidak boleh memiliki wewenang sebagai polisi setempat, atau kekebalan dari penuntutan. Sejak itu, polisi Australia hanya dikerahkan dalam peran sebagai penasihat tidak bersenjata.

“Petugas-petugas ini akan mengenakan seragam PNG. Mereka akan menjadi petugas kontrak yang melapor langsung kepada komisaris polisi Papua Nugini dan mereka akan mematuhi semua hukum PNG. Itu selalu menjadi poin penting,” tutur dia.

Perundingan keamanan mengakui kedaulatan PNG sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan dari Australia 48 tahun lalu, sekaligus menghargai peran Australia sebagai perekonomian terbesar di kawasan ini, katanya.

“Apa yang kami inginkan adalah kemandirian ekonomi, dimana kami dapat mengandalkan diri kami sendiri di masa depan,” tambahnya.

Bantuan untuk memenuhi pedoman biosekuriti Australia yang ketat akan membuka pasar ekspor baru bagi PNG, yang memproduksi kopi dan produk pertanian lainnya sebagai “pekebun atau petani tertua yang masih hidup di dunia”.

Prancis, yang minggu ini menjanjikan US$100 juta kepada PNG untuk kehutanan dan perubahan iklim, juga meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Australia di Pasifik. Pada awal tahun ini menandatangani perjanjian yang memberikan angkatan lautnya akses untuk melakukan patroli di perairan PNG.

Pilihan Editor: Profesor Australia yang Disandera di Papua Nugini Dibebaskan

REUTERS