TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok 27 anggota parlemen Amerika Serikat, semuanya dari Partai Demokrat, menulis surat kepada pemilik X, Elon Musk untuk menyatakan keprihatinan karena platform tersebut tampaknya mengambil keuntungan dari akun premium yang mengumbar kekerasan terhadap warga Israel.
Dalam surat kepada Musk dan CEO media sosial X Linda Yaccarino, Selasa, 21 November 2023, para anggota parlemen mencatat laporan dari organisasi nirlaba yang menunjukkan orang-orang dengan akun X Premium “mengagungkan tindakan kekerasan biadab terhadap Israel.”
Surat tersebut merupakan perselisihan terbaru antara Musk, yang membeli Twitter dan menamainya X, dan mereka yang menganjurkan moderasi konten yang lebih baik. X menggugat kelompok pengawas Media Matters pada hari Senin, dengan tuduhan bahwa mereka mencemarkan nama baik platform tersebut setelah menerbitkan laporan yang mengatakan bahwa iklan untuk merek-merek besar muncul di sebelah postingan yang menggembar-gemborkan Adolf Hitler dan partai Nazi.
“Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa X mendapat keuntungan dari penyebaran propaganda mengerikan dan berbahaya ini melalui biaya berlangganan akun dan pendapatan iklan,” tulis anggota parlemen tersebut, seraya menambahkan bahwa sebagian besar konten ofensif tetap ditayangkan meskipun telah ditandai oleh para peneliti.
X tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Para anggota parlemen mengatakan X mendapat keuntungan dari postingan tersebut baik dari biaya berlangganan maupun iklan yang ditampilkan sebagai balasan terhadap postingan Premium dan reguler.
“X juga mendapat keuntungan finansial dari penyebaran konten yang terbukti salah dan menyesatkan,” tulis anggota parlemen tersebut.
Pendapatan iklan X di AS telah menurun setidaknya 55% dari tahun ke tahun setiap bulan sejak pengambilalihan Musk. Pengiklan telah meninggalkan platform tersebut sejak Musk membelinya seharga $44 miliar pada Oktober 2022 karena beberapa postingan kontroversial Musk dan pemecatan karyawan yang bekerja untuk memoderasi konten.
Para anggota parlemen juga mencatat bahwa Amerika Serikat telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada tahun 1997, yang berarti bahwa memberikan dukungan material atau sumber daya kepada kelompok tersebut adalah melanggar hukum.
“Tidak ada keraguan mengenai apakah video kekerasan yang dihasilkan oleh kelompok tersebut memenuhi syarat berdasarkan kebijakan ini. Ini adalah video yang membawa branding dan simbol resmi Hamas,” tulis anggota parlemen tersebut.
REUTERS
Pilihan Editor Ratusan Pengungsi Rohingya Ditolak di Aceh, Ketum PBNU akan Berupaya Menolong
