TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut Myanmar sebagai masalah yang sulit bagi ASEAN. Hal itu diungkap dalam Forum Hawaii yang disiarkan langsung di Filipina pada Senin, 20 November 2023.
Myanmar yang kini dikuasai junta militer telah menjadi masalah yang sulit untuk diatasi ASEAN. Marcos Jr prihatin karena hanya sedikit kemajuan yang dicapai menuju resolusi dan pertempuran malah meningkat. Ia mengatakan sudah ada komitmen dari ASEAN untuk mencapai resolusi, namun masalahnya rumit, termasuk dampak kemanusiaannya.
“Ada banyak dorongan bagi ASEAN untuk menyelesaikan masalah ini. Namun ini adalah masalah yang sangat-sangat sulit,” ungkapnya.
PBB mencatat lebih dari satu juta orang telah mengungsi sejak junta militer Myanmar melancarkan kudeta pada Februari 2021, yang meruntuhkan periode satu dekade demokrasi tentatif dan menjerumuskan negara itu ke dalam konflik dan kehancuran ekonomi. Setelah merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin peraih Nobel Aung San Suu Kyi, tindakan keras junta militer terhadap lawan-lawannya memunculkan gerakan perlawanan yang semakin kuat.
Junta militer memerangi serangan terkoordinasi yang dilancarkan aliansi tiga kelompok etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi di negara tersebut sejak bulan lalu. Kondisi ini membuat ribuan warga sipil yang berada di tengah bentrokan terpaksa mengungsi ke negara tetangga India.
ASEAN telah melarang para jenderal yang berkuasa di Myanmar untuk menghadiri setiap rapat ASEAN sampai mereka menyatakan komitmen terhadap peta jalan perdamaian yang telah diusulkan para menteri luar negeri anggota Asia Tenggara. Marcos Jr, mengutip analisis eskalasi yang terjadi baru-baru ini, mengatakan junta Myanmar telah kehilangan dukungan dari militernya sendiri. Dia mengatakan kerugian kemanusiaan akibat konflik telah “meningkat secara eksponensial” dalam beberapa tahun terakhir, dan Filipina juga terkena dampaknya dengan warga negaranya yang menjadi korban perdagangan manusia di sana.
Filipina akan memegang keketuaan ASEAN pada 2026, menggantikan Myanmar yang dilarang oleh para pemimpin Asia Tenggara untuk mengambil alih kepemimpinan bergilir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keputusan tersebut diungkapkan pada KTT ASEAN di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023, yang juga menjadi pukulan terbaru terhadap junta militer yang berupaya mendapatkan pengakuan internasional setelah kudeta.
REUTERS
Pilihan Editor: Film Tegar Diputar di Chicago International Children Film Festival
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
