TEMPO.CO, Jakarta - Jepang menjatuhkan sanksi terhadap sembilan orang dan sebuah perusahaan karena diduga berhubungan dengan kelompok bersenjata Palestina Hamas. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan pada Selasa, 31 Oktober 2023, bahwa Jepang akan membekukan aset milik individu dan perusahaan yang telah membantu mendanai Hamas tersebut.
Sanksi itu menyusul tindakan serupa yang telah diberlakukan oleh Amerika Serikat pada awal bulan ini.
Jepang berusaha mengambil tindakan tegas dalam perang Israel-Hamas, namun hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara di Timur Tengah yang merupakan pemasok energi, tetap seimbang.
Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio telah mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Jepang menyerukan agar Hamas membebaskan para sandera. Kishida menyatakan keprihatinan atas kematian warga sipil di Gaza dan memburuknya situasi kemanusiaan di daerah kantong tersebut.
Serangan mendadak Hamas menewaskan sedikitnya 1.405 orang, sebagian besar warga sipil, menurut pejabat Israel. Pemboman Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 8.306 warga Palestina, termasuk lebih dari 3.400 anak-anak, menurut para pejabat di Gaza.
Pekan lalu, para pejabat Jepang meminta Israel menghentikan serangan terhadap Gaza, agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke wilayah tersebut. Jepang abstain dalam pemungutan suara mengenai resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza pada Jumat pekan lalu.
Kementerian Luar Negeri Kamikawa Yoko mengatakan Jepang abstain antara lain karena resolusi tersebut gagal mengecam Hamas. Hal ini juga sejalan dengan sikap sejumlah negara termasuk Australia dan India.
Resolusi tidak mengikat, yang diusulkan oleh Yordania, disetujui dengan suara terbanyak, dengan 120 suara mendukung. AS dan Israel termasuk di antara 14 negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut.
AL JAZEERA
Pilihan Editor: Suram Ekonomi Tersebab Perang Israel Hamas
