TEMPO.CO, Jakarta - Konflik yang terjadi di Gaza antara Israel dan Palestina telah menyita perhatian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai seruan pun digaungkan oleh banyak pihak untuk menyelesaikan konflik yang telah memakan ribuan korban jiwa dari warga Palestina tersebut. Salah satunya adalah two state solution yang digaungkan Indonesia untuk konflik kedua negara tersebut.
Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi, Indonesia menyatakan mengutuk aksi ilegal Israel di wilayah Palestina. Dia juga menyampaikan bahwa two state solution atau solusi dua negara dapat dipakai untuk mengakhiri konflik. Hal tersebut disampaikan Menlu Retno dalam rapat Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat lalu, 27 Oktober 2023 yang disiarkan di kanal YouTube United Nations.
“Tidak akan ada perdamaian hingga kita mengatasi akar permasalahan konflik. Pelanjutan proses perdamaian untuk mewujudkan two-state solution adalah suatu keharusan,” ucap Retno Marsudi pada kesempatan tersebut.
Lantas, apa itu two state solution yang digaungkan Indonesia untuk konflik Israel dan Palestina?
Apa Itu Two State Solution?
Two State Solution atau Solusi Dua Negara merupakan sebuah penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel dengan cara mengakui keberadaan negara satu sama lain. adapun pembahasan mengenai bagaimana batas wilayah, dimana ibu kota, serta teknis penyelesaiannya dapat ditentukan melalui sebuah perundingan.
Melansir dari Britannica, Two State Solution mengusulkan kerangka penyelesaian konflik Israel dan Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa. Israel untuk bangsa Yahudi dan Palestina untuk rakyat Palestina.
Sebelumnya, pada 1993 pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) telah menyetujui rencana penerapan solusi dua negara sebagai bagian dari perjanjian Oslo. Hal tersebut kemudian mengarah pada pembentukan Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA).
Latar belakang lahirnya solusi dua negara ini adalah ketika diusulkan dalam Perjanjian Oslo yang lahir dari serangkaian peristiwa bersejarah. Usai Kekaisaran Ottoman jatuh, orang-orang Yahudi dan Arab sama-sama mengklaim hak untuk menentukan nasibnya sendiri di tempat bersejarah, Palestina.
Harapan Yahudi dan Palestina terhadap sebuah negara merdeka dalam sejarah Palestina dapat ditelusuri sejak Perang Dunia I. Kala itu Inggris berupaya untuk menggalang dukungan terhadap Kekaisaran Ottoman dan Kekuatan Sentral. Korespondensi Hussein-McMahon pada 1915-1916 menjanjikan dukungan Inggris terhadap kemerdekaan Arab sebagai imbalan atas dukungan Arab terhadap Kesultanan Utsmaniyah.
Pada tahun berikutnya, Deklarasi Balfour menjanjikan dukungan Inggris terhadap pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Beberapa dekade kemudian, gelombang migrasi Yahudi ke Palestina menyebabkan peningkatan signifikan dalam populasi Yahudi.
Peningkatan imigrasi yang pesat ini menimbulkan protes dari penduduk Arab. Saat Inggris bersiap untuk menarik diri dari wilayah tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi PBB 181 yang akan membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Namun, rencana tersebut ditolak oleh negara-negara Arab dan menimbulkan konflik perebutan wilayah.
Adapun upaya pertama untuk membagi tanah tersebut menghasilkan sebuah negara bernama Israel pada pada 1948. Kemudian pada 1967, Israel merebut dan menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza dan wilayah lain, termasuk akhirnya, Palestina.
Pada 1990-an, sebuah perjanjian terobosan yang dinegosiasikan antara para pemimpin Israel dan Palestina di Oslo, Norwegia, menetapkan sebuah proses untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan bersama untuk diterapkan secara bertahap. Meskipun proses ini pada awalnya menunjukan harapan dan kemajuan, tetapi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan menyebabkan kegagalan dan penundaan proses tersebut.
Rasa frustasi dan provokasi menyebabkan pecahnya kekerasan pada tahun 2000-an. Proses tersebut terbukti sulit untuk dimulai kembali sebelum akhirnya terhenti setelah 2008 silam. Meski begitu, kini kekerasan kembali terjadi di Gaza antara Israel dan Palestina.
Komitmen Indonesia Penyelesaian Konflik Palestina dan Israel
Melansir dari laman dpr.go.id, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui Two State Solution, sesuai dengan kesepakatan PBB. Two State Solution merupakan solusi di mana dua negara harus mengakui keberadaan sekaligus kedaulatan masing-masing negara.
Upaya ini disuarakan oleh Ma’ruf saat membuka sidang Asian African Legal Consultative Organization di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Senin (16/10/2023) lalu. Mewakili DPR, Ketua DPR Puan Maharani juga sepakat menyerukan two state solution saat mengikuti sejumlah forum-forum legislatif internasional.
Bagi Indonesia, isu Palestina dan Israel merupakan isu krusial bagi diplomasi perdamaian yang dijalankan Indonesia di dunia internasional. Penyelesaian isu tersebut dipandang penting sebagai upaya menciptakan stabilitas dunia.
RADEN PUTRI | BRITANNICA.COM | TEMPO.CO | DPR.GO.ID
Pilihan Editor: MIliter AS Kampanye Makan Ikan Laut Jepang untuk Melawan Larangan Cina
