TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga kerajaan Malaysia memilih Sultan Johor Ibrahim Iskandar untuk menjadi raja berikutnya. Sultan Ibrahim akan mengambil alih kekuasaan dari Raja Al-Sultan Abdullah saat ini pada 31 Januari 2024, kata pihak Kesultanan Malaysia dalam sebuah pernyataan, Jumat, 27 Oktober 2023.
Raja Malaysia memainkan peran seremonial, namun monarki menjadi lebih berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir karena ketidakstabilan politik berkepanjangan sehingga mendorong raja untuk memegang kekuasaan diskresi yang jarang digunakan.
Malaysia memiliki sistem unik di mana kepala sembilan kesultanan bergiliran menjadi raja untuk masa jabatan lima tahun. Negara Jiran ini menganut sistem demokrasi parlementer, dengan raja menjabat sebagai kepala negara.
Tidak seperti penguasa tradisional Malaysia lainnya, Sultan Ibrahim dikenal blak-blakan tentang politik dan mengatakan dia memiliki hubungan baik dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Sultan yang dikenal memiliki banyak koleksi mobil dan motor mewah ini memiliki bisnis yang luas mulai dari real estate hingga pertambangan.
Raja Al-Sultan memainkan peran aktif yang luar biasa dalam politik Malaysia, dengan memilih tiga perdana menteri terakhir negara tersebut.
Konstitusi federal hanya memberi raja sedikit kekuasaan diskresi, dan sebagian besar raja diharuskan bertindak berdasarkan nasihat perdana menteri dan kabinet.
Hal ini juga memungkinkan raja untuk menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya memiliki mayoritas di parlemen, sebuah kekuasaan yang tidak pernah digunakan hingga tahun 2020, karena perdana menteri biasanya dipilih melalui pemilu.
Raja Al-Sultan menggunakan kekuasaan tersebut selama periode ketidakstabilan politik yang dipicu oleh kekalahan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang telah memerintah Malaysia tanpa gangguan sejak kemerdekaan hingga tahun 2018.
Raja juga mempunyai kekuasaan untuk mengampuni orang yang dihukum. Pada tahun 2018, pendahulu Al-Sultan, Sultan Muhammad V, memberikan pengampunan kepada Anwar Ibrahim, yang saat itu dipenjara atas tuduhan sodomi dan korupsi yang menurutnya bermotif politik.
Mantan perdana menteri Najib Razak, yang dipenjara tahun lalu karena tuduhan korupsi terkait skandal dana negara 1MDB, telah mengajukan permohonan pengampunan kerajaan, sebuah permintaan yang dapat ditinjau oleh raja baru.
REUTERS
Pilihan Editor Obituari: Li Keqiang, Pendukung Ekonomi Pasar Bebas yang Disingkirkan Xi Jinping
