TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia akan menunggu keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum dapat mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, kata Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Mohamad Hasan pada Kamis, 26 Oktober 2023.
“Pemerintah tidak akan membuat keputusan mendadak dan akan mempertimbangkan apa pun yang menjadi keputusan PBB, khususnya berkaitan dengan Angkatan Tentara Malaysia,” katanya.
Sebagai bagian dari Gerakan Non-Blok di bawah PBB, kata Mohamad, Malaysia telah menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). “Kami punya lebih dari 800 personel militer di Lebanon. Kami juga punya beberapa perwira yang bertugas di Somalia, dan negara-negara Afrika lainnya, tetapi tidak sebanyak di Lebanon,” imbuhnya.
Dalam pidatonya di upacara penganugerahan Pingat Jasa Malaysia (PJM), Mohamad mengungkapkan bahwa rotasi personel yang terlibat di tim MALBATT 850-10 sebagai bagian dari misi UNIFIL telah dimulai sejak 2 Oktober 2023. Ia memastikan akan menginformasikan kepada Kabinet untuk melanjutkan rotasi tersebut.
“Sebagai anggota PBB, kami akan menunggu keputusan mereka dan menilai dari sana apakah Malaysia perlu menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Kami tidak akan mengirim pasukan ke sana secara tergesa-gesa,” katanya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pada Senin, 16 Oktober 2023 bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Palestina memerlukan “konsensus” di antara “negara-negara tetangga”.
“Tanpa konsensus, pesawat yang membawa pasukan penjaga perdamaian Malaysia atau bantuan kemanusiaan tidak akan diizinkan mendarat,” ujarnya.
BERNAMA | ANADOLU
Pilihan Editor: PM Armenia Berharap Bisa Berdamai dengan Azerbaijan
