Bagaimana sistem pemilu di Selandia Baru?
Selandia Baru menerapkan sistem Mixed Member Proportional (MMP) atau sistem proporsional anggota campuran untuk memilih wakil rakyat di Parlemen. Parlemen memiliki 120 kursi untuk anggota Parlemen. Selama pemilu, partai politik berusaha memenangkan sebanyak mungkin kursi di Parlemen.
Di bawah sistem MMP, warga mendapatkan dua hak suara, yaitu suara partai dan suara kandidat. Saat memilih suatu partai, warga membantu memilih jumlah total kursi di Parlemen yang diperoleh setiap partai. Partai-partai dengan perolehan suara lebih besar mendapatkan lebih banyak kursi di Parlemen.
Pada pemilihan kandidat, warga membantu memilih siapa yang akan mewakili daerah pemilihan tempat mereka tinggal. Kandidat dengan suara terbanyak menang dan menjadi anggota parlemen, atau disebut MP (Member of Parliament).
Partai politik harus memperoleh setidaknya 5 persen suara partai atau memenangkan kursi kandidat sebelum mereka dapat memperoleh kursi di Parlemen. Karena MMP merupakan sistem proporsional, maka perolehan kursi suatu partai di Parlemen hampir sama dengan perolehan suara partai tersebut. Hal ini berlaku untuk partai besar maupun kecil.
Kursi Parlemen yang tersisa diisi dari daftar partai. Setiap partai mempunyai daftar partai, yaitu daftar calon yang diurutkan berdasarkan urutan yang diinginkan partai agar calon tersebut terpilih menjadi anggota Parlemen. Kandidat yang dipilih dari daftar partai disebut list MPs. Mereka berbeda dari kandidat yang mendapat kursi dari suara terbanyak di pemilihan, yang disebut electorate MPs.
Di pemilu Selandia Baru, biasanya tidak ada partai yang mendapat cukup suara untuk memerintah sendirian. Partai-partai kerap kali perlu mencapai kesepakatan dengan partai lain untuk membentuk sebuah pemerintahan atau mengesahkan undang-undang.
Dua jenis kesepakatan yang biasanya dibentuk adalah koalisi, ketika dua partai atau lebih bergabung untuk membentuk pemerintahan, atau perjanjian confidence and supply, ketika satu pihak setuju untuk mendukung pihak lain dalam isu dan undang-undang tertentu yang dipilih di Parlemen.
AL JAZEERA | REUTERS
Pilihan Editor: Film KKN di Desa Penari Tayang di Bioskop Swiss
