TEMPO.CO, Jakarta -Inggris memberikan hibah sebesar £27,2 atau Rp512 miliar untuk tahap kedua Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon atau Low Carbon Development Initiative (LCDI).
Upaya ini diharapkan akan mendukung pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi serta mencapai target nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.
Peluncuran tahap kedua dukungan Inggris terhadap inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Anne-Marie Trevelyan, dalam kunjungannya ke Indonesia pada 1 - 2 Oktober 2023, bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa.
Menteri Trevelyan dan Suharso menandatangani perjanjian teknis LCDI Inggris-Indonesia pada Senin, 2 Oktober 2023 di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat. Trevelyan mengatakan bahwa dana dari Inggris untuk LCDI akan melengkapi mobilisasi keuangan internasional Inggris untuk mengatasi darurat iklim.
“Kami melihat LCDI sebagai tulang belakang dari pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia dan kerja sama bilateral kami dalam isu iklim,” kata Trevelyan saat jumpa pers di Kantor Bappenas pada Senin, 2 Oktober 2023.
Ia berharap LCDI melengkapi dukungan Inggris untuk transisi hijau Indonesia di area lain, seperti kolaborasi lewat proses Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP).
Dalam kesempatan yang sama, Suharso membahas penurunan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Alhamdulillah, pencapaiannya termasuk salah satu yang paling baik dari seluruh sasaran pembangunan selama periode 2019 ke 2024,” kata Suharso.
Melaui LCDI tahap kedua, Indonesia berencana mengembangkan pendanaan di luar APBN dan APBD dengan pelibatan swasta, tidak hanya di Indonesia tapi juga global.
“Untuk sama-sama membangun atau memelihara kondisi bumi supaya green growth betul-betul bisa diimplementasikan,” kata Plt. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Vivi Yulaswati.
“Di tingkat nasional, lewat LCDI kita juga dibantu untuk mengembangkan berbagai model pembangunan yang rencananya akan dimasukkan ke dalam RPJMN yang berikut,” sambung Direktur Lingkungan Hidup di Bappenas, Medrilzam.
LCDI tahap kedua akan melibatkan 11 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Medrilzam mengatakan LCDI juga terbuka untuk provinsi lain yang ingin bergabung.
LCDI merupakan kebijakan utama pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan.
Tahap pertama dukungan Inggris, yang diluncurkan pada 2017, menandai pertama kalinya target-target iklim dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan Indonesia.
Perpanjangan dukungan Inggris terhadap LCDI menyusul peluncuran JETP, yang disetujui pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 di Bali.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada September mengatakan proses pendanaan transisi energi melalui JETP sebesar US$21,7 miliar bakal rampung bulan ini.
Trevelyan, di hari kedua kunjungannya ke Indonesia setelah penandatanganan hibah LCDI, segera berdiskusi dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal kerja sama ekonomi dan perkembangan JETP sejauh ini.
“Saya menantikan diskusi dengan menteri sore ini, banyak masalah seputar bekerja sama di JETP. Ini perjalanan begitu seru yang sedang dikerjakan Indonesia,” kata Trevelyan menjawab pertanyaan Tempo.
Pilihan Editor: Jokowi Minta Belanda Bantu Kembangkan Teknologi Rendah Karbon
NABIILA AZZAHRA ABDULLAH
