Biden: Penutupan Pemerintah Bisa Berdampak Besar pada Angkatan Bersenjata

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata. "Kita tidak bisa bermain politik sementara pasukan kita melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas," kata Biden, saat memberi sambutan pada upacara pelepasan Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, yang memasuki pensiun, Jumat, 29 September 2023.

Sebelumnya, DPR yang dikuasai Partai Republik, menolak rancangan undang-undang untuk mendanai sementara pemerintah. Akibatnya, sebagian lembaga federal akan ditutup mulai hari Minggu besok, 1 Oktober 2023, karena ketiadaan anggaran.

Ketua DPR Kevin McCarthy berharap ketentuan-ketentuan pembatasan dalam rancangan undang-undang anggaran belanja Partai Republik akan memenangkan para pemegang saham yang sejauh ini menentang upaya-upaya untuk mencegah penutupan pemerintahan.

Pada akhirnya, 21 anggota Partai Republik garis keras memihak Demokrat untuk menggagalkan tindakan tersebut.

“Ada anggota yang tidak peduli apakah pemerintah tetap terbuka atau ditutup,” kata anggota Partai Republik Kat Cammack kepada wartawan. "Orang-orang yang saya percaya baik-baik saja dengan penutupan, tidak pernah mengalami penutupan."

Mereka yang menentang mengatakan Kongres harus fokus pada penulisan rancangan anggaran belanja yang terperinci yang akan mencakup seluruh tahun fiskal, daripada perpanjangan sementara, bahkan jika hal itu akan memicu penutupan. DPR sejauh ini telah mengesahkan empat rancangan undang-undang yang berlaku setahun penuh, meskipun rancangan undang-undang tersebut tidak memiliki peluang untuk mendapatkan persetujuan Senat.

“Apa yang berhasil adalah menyingsingkan lengan baju kita dan menerapkan RUU ini dan memindahkannya,” kata anggota DPR Matt Gaetz dalam podcast setelah memberikan suara menentang RUU sementara pada hari Jumat.

Anggota Partai Republik lainnya mengatakan mereka mungkin harus bekerja sama dengan Partai Demokrat untuk meloloskan RUU sementara yang dapat memperoleh persetujuan di Senat dan Biden. “Beberapa orang tidak menyadari hal yang sudah jelas,” kata anggota Partai Republik Don Bacon.

McCarthy mengatakan dia sedang mempertimbangkan pendekatan itu tetapi tidak akan mendukung bantuan tambahan ke Ukraina seperti yang diminta Biden dan anggota parlemen di Senat memasukkannya ke dalam rancangan undang-undang sementara mereka.

Mantan Presiden Donald Trump, yang kemungkinan menjadi lawan Biden pada pemilu tahun 2024, mengkritik Senat dari Partai Republik karena bekerja sama dengan Demokrat.

Gaetz dan segelintir tokoh garis keras lainnya mengancam akan memecat McCarthy dari jabatan kepemimpinannya jika ia mengandalkan suara Partai Demokrat.

“Kita berada di tengah-tengah perang saudara Partai Republik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan kini mengancam akan terjadi penutupan pemerintahan yang dahsyat,” kata petinggi Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, kepada wartawan.

McCarthy dan Biden pada bulan Juni menyetujui kesepakatan yang akan menetapkan pengeluaran lembaga sebesar $1,59 triliun pada tahun fiskal 2024, namun kelompok garis keras seperti Gaetz mengatakan angka tersebut seharusnya lebih rendah $120 miliar. Anggota parlemen tidak mempertimbangkan pemotongan program bantuan populer seperti Jaminan Sosial dan Medicare yang menghabiskan porsi lebih besar dari anggaran pemerintah sebesar $6,4 triliun.