TEMPO.CO, Jakarta - Ukraina harus ingat bahwa mereka menerima bantuan dari Polandia, kata presiden Polandia pada Selasa, 19 September 2023, di tengah perselisihan yang semakin mendalam antara negara-negara tersebut mengenai impor pertanian.
Meskipun Polandia tetap menjadi pendukung setia Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia, kedua negara tersebut berselisih mengenai perpanjangan larangan impor biji-bijian Ukraina oleh Polandia baru-baru ini, yang menurut Warsawa diperlukan untuk melindungi para petaninya.
“Akan baik bagi Ukraina untuk mengingat bahwa mereka menerima bantuan dari kami dan mengingat bahwa kami juga merupakan negara transit ke Ukraina,” kata Andrzej Duda kepada wartawan di New York setelah berpidato di Majelis Umum PBB.
Polandia, Slovakia dan Hongaria mengumumkan pembatasan impor dari Ukraina pada Jumat setelah Komisi Eropa memutuskan untuk tidak memperpanjang larangan penjualan ke lima negara tetangga Ukraina di UE, yang juga mencakup Rumania dan Bulgaria. Larangan ini diberlakukan setelah negara-negara tersebut melihat membanjirnya impor murah dari Ukraina karena negara tersebut kesulitan mengirimkan gandum lebih jauh.
Meskipun Ukraina, Selasa, meminta adanya “dialog konstruktif”, juru bicara Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menegaskan bahwa Kyiv telah mengambil langkah pertama dalam perselisihan perdagangan dengan mengajukan keluhan kepada badan perdagangan global tersebut.
Duda mengatakan jika Ukraina mengajukan pengaduan, Polandia akan menjelaskan situasinya di hadapan pengadilan.
Dia menggarisbawahi bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada impor, bukan transit biji-bijian Ukraina.
“Ada kalangan bisnis yang mempunyai kepentingan di Ukraina dan ingin menjual gandum secepat mungkin dengan biaya serendah mungkin. Kita harus mempertahankan diri terhadap hal itu,” katanya.
"Saya akan membandingkannya dengan sesuatu seperti orang yang tenggelam... Orang yang tenggelam sangat berbahaya karena dia dapat menarik Anda ke kedalaman... Dia dapat menenggelamkan penyelamatnya."
REUTERS
Pilihan Editor: Putra Raja Thailand Desak Diskusi Soal Pasal Kontroversial Penghinaan Kerajaan