TEMPO.CO, Jakarta - Pengecualian siapa pun akan merugikan upaya mencapai tujuan pembangunan global, kata Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Amina Mohammed pada Jumat, 15 September 2023, ketika ditanya tentang seruan Taiwan untuk diikutsertakan dalam kampanye tersebut.
Para pemimpin dunia akan bertemu minggu depan di Majelis Umum tingkat tinggi tahunan PBB. Namun Taiwan tidak termasuk dalam resolusi PBB tahun 1971 yang mengakui Republik Rakyat Cina sebagai perwakilan sah Cina di PBB.
Para pemimpin juga akan menghadiri pertemuan puncak mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) – daftar hal-hal yang harus dilakukan secara global yang dibuat pada 2015 yang mencakup isu-isu seperti mengatasi krisis iklim, mencapai kesetaraan gender dan mengakhiri kelaparan dan kemiskinan.
“Saya pikir pengecualian terhadap siapa pun menghambat tujuan tersebut,” kata Mohammed kepada wartawan pada Jumat. “Kami mengatakan tidak ada seorang pun yang tertinggal dan saya pikir negara-negara anggota harus menemukan cara untuk memastikan bahwa kami tidak berada dalam posisi di mana kami mengecualikan orang.
“Setiap orang penting, baik Taiwan atau lainnya. Dan menurut saya sangat penting bagi negara-negara anggota untuk menemukan solusi,” katanya.
Ketika ditanya tentang pernyataannya, misi Cina di PBB merujuk pada pernyataan Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun pada Kamis.
“Apa yang disebut sebagai partisipasi Taiwan di PBB adalah narasi yang salah. Pertama, hanya ada satu Cina di dunia, dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Cina,” kata Zhang.
Resolusi tahun 1971 menggantikan pemerintahan Republik Cina saat itu yang telah didorong ke Taiwan setelah perang saudara di Cina.
Para pendukung Taiwan mengatakan resolusi tersebut tidak mengesampingkan partisipasi Taiwan.
Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan bahwa PBB menjunjung tinggi kebijakan Satu Cina, dan menambahkan: "Kami tidak bermaksud meninggalkan satu pun rakyat Cina dan kami mendukung seluruh rakyat Cina, namun kami tetap berpegang pada kebijakan Satu Cina."
Taiwan telah lama meminta PBB untuk mengakuinya sebagai anggota. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan kepada Foreign Policy dalam sebuah wawancara pada Kamis bahwa akan “sangat sulit” bagi Taiwan untuk menjadi anggota, namun masih ada harapan.
“Saya pikir ada perhatian yang semakin besar dari komunitas internasional bahwa harus ada perdamaian antara Taiwan dan Cina dan forum terbaik untuk membahas masalah ini adalah PBB,” ujarnya.
“Jadi, mengecualikan Taiwan dari PBB adalah tindakan yang tidak bermoral, tidak adil, dan merupakan sesuatu yang harus kita ubah.”
REUTERS
Pilihan Editor: Peringatan Kematian Mahsa Amini: Pasukan Keamanan di Iran Dikerahkan
