TEMPO.CO, Jakarta - Putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, didakwa menipu seorang pedagang agar menjual senjata api kepadanya. Pengadilan Distrik AS di Delaware pada Kamis, 14 September 2023, mendakwa Hunter dengan tiga tuntutan pidana terkait dengan berbohong tentang fakta bahwa ia menggunakan obat-obatan terlarang pada saat itu, yang menurut hukum melarangnya untuk memiliki senjata api.
Kasus pidana yang menyeret anak seorang presiden aktif baru pertama ini terjadi dalam sejarah Amerika Serikat dan bisa membebani upaya Biden untuk mencalonkan diri lagi di Pilpres 2024.
Tuduhan tersebut memastikan bahwa drama di ruang sidang akan memainkan peran sangat besar dalam kampanye kepresidenan AS ketika Joe Biden, 80 tahun, berupaya untuk dipilih kembali dalam kemungkinan pertarungan ulang dengan pendahulunya dari Partai Republik Donald Trump, 77 tahun, yang akan menghadapi empat persidangan pidana.
Tuduhan baru terhadap Hunter Biden yang diajukan oleh Penasihat Khusus AS David Weiss, tidak menjelaskan apa pun tentang pelanggaran undang-undang perpajakan AS. Dalam kesepakatan sebelumnya, Hunter Biden, 53 tahun, akan mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran pajak dan mendaftar dalam program untuk menghindari penuntutan atas tuduhan kepemilikan senjata.
Investigasi pajak terhadap Hunter masih berlangsung, setelah Weiss sebelumnya mengatakan segala kemungkinan tuntutan harus diajukan di District of Columbia atau Central District of California yang berbasis di Los Angeles.
Jaksa menuduh Hunter berbohong tentang penggunaan narkotika ketika dia membeli pistol Colt Cobra pada Oktober 2018.
Langkah ini dilakukan dua hari setelah Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Joe Biden terkait urusan bisnis luar negeri Hunter Biden. Gedung Putih mengecam langkah tersebut, yang dilakukan tanpa pemungutan suara oleh seluruh anggota DPR, karena dianggap tidak berdasar dan bermotif politik.
“Jaksa hari ini mengajukan tuntutan yang mereka anggap tidak berdasar enam minggu lalu setelah penyelidikan lima tahun atas kasus ini,” kata pengacara Hunter Biden, Abbe Lowell, dalam sebuah pernyataan. “Bukti dalam masalah ini tidak berubah dalam enam minggu terakhir, namun undang-undang telah berubah dan begitu pula campur tangan MAGA dari Partai Republik yang tidak pantas dan partisan dalam proses ini.”
Gedung Putih dan juru bicara Weiss menolak berkomentar.
Beberapa pakar hukum mengatakan bahwa tuduhan apa pun terkait senjata api terhadap Hunter Biden dapat rentan terhadap tantangan konstitusional, setelah Mahkamah Agung AS tahun lalu mengeluarkan keputusan penting yang memperluas hak kepemilikan senjata berdasarkan Amandemen Kedua Konstitusi AS, yang melindungi hak untuk memanggul senjata.
Lowell merujuk pada perselisihan itu dalam pernyataannya, dengan menyatakan "keputusan baru-baru ini oleh beberapa pengadilan federal bahwa undang-undang ini tidak konstitusional."
Weiss diangkat sebagai penasihat khusus pada bulan Agustus setelah menyelidiki urusan bisnis Hunter Biden selama bertahun-tahun sebagai pengacara AS di negara bagian asal presiden Partai Demokrat, Delaware. Weiss awalnya dinominasikan oleh Trump.
Biden muda selama bertahun-tahun menjadi fokus serangan tak henti-hentinya oleh Trump dan sekutunya dari Partai Republik yang menuduhnya melakukan kesalahan terkait dengan Ukraina dan Cina, serta banyak hal lainnya. Hunter Biden pernah bekerja sebagai pelobi, pengacara, bankir investasi, dan artis, dan secara terbuka merinci perjuangannya melawan penyalahgunaan narkoba.
Meskipun anggota parlemen Partai Republik telah mengumpulkan kesaksian bahwa Joe Biden kadang-kadang ikut serta dalam panggilan telepon dengan rekan bisnis putranya, mereka belum memberikan bukti bahwa presiden secara pribadi mendapat manfaat dari hal ini.
“Tuduhan terhadap Hunter Biden hari ini hanyalah permulaan yang sangat kecil, namun kecuali Jaksa AS Weiss menyelidiki semua orang yang terlibat dalam skema penipuan dan pengaruh, akan jelas bahwa Departemen Kehakiman Presiden Biden melindungi Hunter Biden dan orang-orang besar,” kata anggota DPR dari Partai Republik James Comer , ketua Komite Pengawas DPR, salah satu dari tiga komite yang memimpin penyelidikan pemakzulan Biden.
Hunter Biden mengungkapkan pada Desember 2020 bahwa kantor Weiss sedang menyelidiki urusan perpajakannya. Dia membantah melakukan kesalahan.
Meskipun sebagian besar jaksa AS yang ditunjuk oleh Trump diminta mundur ketika Biden mulai menjabat pada Januari 2021, seperti biasa, Departemen Kehakiman meminta Weiss untuk tetap menjabat.
Hunter Biden tidak pernah menduduki jabatan di Gedung Putih atau dalam kampanye ayahnya. Presiden mengatakan dia belum membahas urusan bisnis luar negeri dengan putranya dan mengatakan Departemen Kehakiman akan memiliki independensi dalam penyelidikan apa pun terhadap anggota keluarganya.
Trump dan anggota Partai Republik lainnya menuduh apa yang mereka sebut konflik kepentingan dari posisi Hunter Biden di dewan perusahaan energi Ukraina, Burisma, ketika ayahnya menjabat wakil presiden di masa Barack Obama. Trump dalam panggilan telepon pada bulan Juli 2019 dengan presiden Ukraina memintanya agar pemerintahnya membuka penyelidikan terhadap Joe dan Hunter Biden menjelang pemilihan presiden AS.
REUTERS
Pilihan Editor Kremlin Murka Eropa Cabut Sanksi Tiga Pengusaha Rusia: Mereka Pengkhianat!
