TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara soal kesetaraan dalam forum KTT G20 di India. Dia mengatakan kepada seluruh anggota G20 bahwa ada tiga kunci untuk menentukan arah pembangunan dunia yakni stabilitas, solidaritas dan kesetaraan.
"Falsafah ‘Satu Keluarga’ ini semestinya bukan semata jargon. Melainkan sebuah pola pikir untuk menentukan arah pembangunan dunia. Kita semua harus bertanggung jawab dan pastikan seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali hidup dalam damai, stabil dan sejahtera," kata Presiden Jokowi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 10 September 2023.
Sebagai Ketua ASEAN 2023, menurut Jokowi, Indonesia terus mendorong ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan. Indonesia akan mendukung budaya untuk berdialog dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.
Ia menyerukan untuk menghentikan perang dan mengakhiri permusuhan dengan berpegang teguh pada hukum internasional dan semangat kerja sama serta multilateralisme yang inklusif. Sebagai forum premier kerja sama ekonomi, G20 diarahkan untuk menjadikan solidaritas sebagai ruh kerja sama antar anggota.
“Dengan kondisi global yang semakin terpolarisasi, G20 harus bergerak untuk mengakhiri dikotomi utara-selatan, maju-berkembang, maupun timur-barat. Pintu dialog dan kerja sama harus terbuka bagi seluruh negara,” katanya.
Pada sesi kedua tersebut, Presiden Jokowi juga menyambut bergabungnya Uni Afrika dalam G20. Indonesia terus mendorong representasi kawasan yang lebih luas untuk tata kelola global.
Menurutnya, G20 harus mendukung penguatan partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global. Ekosistem kerja sama yang setara, inklusif, dan adil perlu diwujudkan untuk pemenuhan hak pembangunan bagi semua. “G20 harus memajukan semangat persaudaraan dan mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera,” katanya.
Jokowi dan ibu negara Iriana telah kembali ke Indonesia pada Minggu malam. Dalam acara KTT G20 itu, ia didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.
ANTARA
Pilihan Editor: Kasus Korupsi Wakil PM Dibatalkan, Partai Pemuda Malaysia Tinggalkan Koalisi Penguasa
