Presiden Korsel: Perubahan dengan Kekerasan di Laut Cina Selatan Tak Bisa Ditoleransi!

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan pada Kamis 7 Setember 2023 bahwa segala upaya untuk mengubah status quo dengan kekerasan di Laut Cina Selatan tidak dapat ditoleransi, dan menyerukan tatanan maritim berbasis aturan di wilayah tersebut, kata kantornya.

Yoon berbicara di KTT Asia Timur dengan blok ASEAN, Cina, Amerika Serikat dan lainnya di Jakarta, Indonesia. KTT Asia Timur merupakan bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-43 yang digelar tahun ini.

“(Yoon) menekankan perlunya pembentukan tatanan maritim berbasis aturan di Laut Cina Selatan, jalur laut utama di kawasan ini,” kata kantornya.

Yoon juga mengatakan program nuklir Korea Utara merupakan ancaman nyata yang dapat menargetkan semua negara yang berpartisipasi dalam KTT tersebut. Ia pun menekankan “tanggung jawab berat” anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berencana melakukan perjalanan ke Rusia bulan ini untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dan membahas pasokan senjata ke Moskow.

Amerika Serikat mengatakan Korea Utara akan menanggung akibatnya karena memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Korea Selatan mengatakan negara-negara anggota PBB tidak boleh melanggar sanksi, termasuk melalui kesepakatan senjata.

KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta tahun ini mengusung isu penting seputar dalam kawasan maritim yang strategis di Asia Tenggara yaitu Laut Cina Selatan (LCS). Kawasan strategis ini diperebutkan raksasa ekonomi.

Di Laut Cina Selatan, terdapat klaim wilayah yang diperdebatkan yang melibatkan beberapa negara ASEAN dengan Cina.

Kawasan ini sangat diminati karena merupakan wilayah strategis perdagangan dengan jalur transportasi yang dilewati berbagai negara, terdapat kekayaan alam minyak dan gas di Natuna, dan kekayaan ikan serta terumbu karang.

Dari segi ekonomi, LCS adalah salah satu rute komersial paling vital bagi industri logistik global dan merupakan subwilayah ekonomi penting di Indo-Pasifik. Nilai total perdagangan yang melintasi wilayah ini mencapai US$3,37 triliun pada tahun 2016, termasuk 40% dari perdagangan gas alam cair (LNG) global.

Wilayah ini juga mengandung sumber daya alam yang signifikan, seperti cadangan minyak dan gas alam yang belum dimanfaatkan sebanyak 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam.

Dari perspektif keamanan, mengendalikan LCS memungkinkan Cina untuk membangun dan memperkuat pangkalan militer, yang dapat digunakan sebagai pertahanan terhadap ancaman regional eksternal.

Sengketa Laut Cina Selatan berawal dari aksi semena-mena Cina dalam menarik 10 garis putus-putus termasuk lautan strategis ini. Permulaan konflik ini menyebabkan Filipina dan beberapa negara lainnya mengecam keras aksi klaim Cina.

Pilihan Editor: Anwar Ibrahim Singgung soal Peta Baru Cina di KTT ASEAN

REUTERS